oleh

BEM Unsil Tasikmalaya Aksi Pasang Poster Malam Hari Di Jantung Kota Tasikmalaya

TINTAJABAR.COM, KOTA TASIKMALAYA
Sebagai bentuk protes, BEM Universitas Siliwangi sebarkan banner dan poster di wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya.

 

Aksi gerakan BEM Universitas Siliwangi ini dilakukan malam hari. Kemudian, menyebar poster dan banner yang sudah dibuatnya.

 

Dalam poster tersebut tulisanya, gambar Presiden Jokowi Pembual ? Darurat kedaulatan rakyat memudar ?

 

“Tambang merebak, rakyat terus dimintai pajak, hutang negara melonjak, KPK dibajak, kemana rakyat harus berpijak?.”

 

Kemudian juga, sindiran keras dari BEM Unsil kepada Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

 

Visi misi presiden terpilih 2019, ya siapa lagi kalau bukan pak de Jokowi.

 

“Penegakan sistem hukum yaang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.”

 

Dalam poster yang tersebar yaitu nyatanya, kesatu, merestui calon pimpinan KPK bermasalah, terutama firli bahuri. Kedua, membiarkan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Ketiga, menggembosi KPK dengan revisi UU KPK.

 

Disisi lain, menginjak tahun ke-2 menjabat di periode ini pertambangan merajalela, sembako dikenakan pajak, sulitnya bebas berpendapat, dan hutang negara naik pesat.

 

“Ya, ini dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat bahwa negara pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dibuktikan karena KPK yang semakin di politisasi dan mengindikasikan ada beberapa permainan disana.”Ucap Korlap BEM Universitas Siliwangi, Zam-zam Multazam Nur Sa’bani, Senin Malam (5/7/2021).

 

Kemudian, kasus BEM Universitas Indonesia waktu kemarin-kemarin yang di panggil oleh Rektoratnya dengan alasan yang tidak logis.

 

Poster kita pasanga di delapan titik di Kota Tasikmalaya salah satunya, Padayungan, Tugu Asmaul Husna, Taman Kota, Dadaha, Alun-alun dan di depan Kampus Unsil.

 

“Konsep aksi ini tetap mengutamakan regulasi yang di bikin oleh pemerintah dengan tidak berkurumun ataupun aksi di jalan raya. Dan ini adalah sebuah terobosan juga yang penting kesanya dapat, disisi lain kita mematuhi peraturan PPKM Darurat di Kota Tasikmalaya.”bebernya

 

Zamzam menambahkan, untuk sekarang itu Presiden peranya sangat di pertanyakan? terutama dalam tupoksi Presiden itu sendiri. yang seharusnya ini semua merupakan tanggung jawab beliau sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

 

“Terutama dalam ranah pemberantasan korupsi sejak Firli Bahuri menjabat di tahun 2019. Sangat di sayangkan dalam konsep managemennya, ada 75 orang di pecat dan 51 orang fix diberhentikan dengan alasan alasan taliban dan lain sebagainya yang tidak logis.”tegasnya.

 

BEM Unsil juga, ucap Zamzam, kalau tidak ada PPKM Darurat Covid dari Pemerintah mau tidak mau kita harus turun ke jalan memberikan pengaruh kepada Pemerintah. (RZ/tintajabar.com)

banner 300250 banner 300250 banner 300250

Komentar

Tinggalkan Balasan