oleh

Deden Galih, SH, Gubernur harus loby-loby ke Pusat untuk Cabut Moratorium

TINTAJABAR.COM, GARUT – Pasca Pembentukan Pansus 1 untuk Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Kab. Cianjur Selatan, Tasik Selatan dan Kab. Garut Utara di setujui oleh Gubernur dan DPRD JABAR pada hari Jumat, 11/02/22, terus mendapatkan dukungan dan suport dari para tokoh masyarakat, alim ulama, budayawan dan sesepuh sunda serta para elit partai yang menginginkan agar di Jawa Barat lebih banyak lagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotamadya, minimal jumlahnya sama dengan Kab./Kota yang ada di Jatim/Jateng.

Ketika di Konfirmasi kepada Deden Galih, SH, MM kader partai Gerindra yang sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar I4 Kab. Garut mengatakan, “Saya sangat mendukung agar Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat lebih banyak lagi sekitar 40 Kab./Kota, karena kalau melihat dari segi kewilayahan dan jumlah penduduk di Jawa barat lebih banyak dari Jatim, untuk itu saya meminta agar gubernur Jabar bukan hanya sebatas wacana dan keinginan untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru, tapi perlu action dan langkah-langkah kongkrit ke pihak Pemerintah Pusat baik itu ke Presiden, Wapres, Mendagri dan Pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan regulasi dalam pembentukan/pemekaran daerah, ini harus terus di intensipkan pertemuan dan loby-loby tingkat tinggi supaya Moratorium segera di cabut. Ungkapnya.

“Kenapa untuk Provinsi Papua saja bisa di mekarkan dengan dalih moratorium terbatas khusus Papua, sementara untuk Jawa Barat tidak bisa …? keadilan harus di laksanakan/ditegakan karena kedudukan kita sama di mata hukum dan berdasarkan UU setiap daerah punya hak dan keinginan untuk dapat mengeloh dan mengatur pemerintahannya sendiri.”. Ucapnya penuh semangat.

Selanjutnya Pria kelahiran asli orang Limbangan Garut Utara menuturkan, “ini harus kita suarakan karena jika di Jawa Barat sudah terbentuk sekitar 40 Kab./Kota, maka akan adanya pemerataan pembangunan dan dana perimbangan untuk Jawa barat dari APBN akan lebih besar, sekarang saja perbedaannya sangat mencolok antara Jatim dengan Jabar sekitar 5 triliun. Untuk itu kami di DPRD Provinsi Jawa Barat akan mendorong terus apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar untuk pemekaran daerah kabupaten/kotamadya.”. Ujarnya tegas.

Diakhir perbincangan Deden Galih dari Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat, mengatakan, “Mari kita jadikan wacana pemekaran ini menjadi kenyataan, bukan sebatas wacana saja, kami sangat yakin kalau seluruh elit politik, tokoh masyarakat, alim ulama, para cendikiawan, budayawan dan sesepuh urang sunda serta para aktivis pergerakan yang ada di Jawa Barat kompak, sauyunan dan berkomitmen terhadap pemekaran daerah, insya Allah akan di dengar oleh pemerintah pusat dan moratorium akan segera di cabut karena ini murni berangkat dari aspirasi masyarakat di daerah yang ingin mandiri, maju, berkembang sehingga bisa mengolah/mengatur pemerintahan sendiri sesuai dengan UU tentang Pemerintahan Daerah.”. Pungkas Kang Deden Galih penuh diplomasi. (Red/AS)

banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250

Komentar