TINTAJABAR.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Fernando Ersento Maraden Sitorus menyayangkan para Menteri kabinet Jokowi yang kurang maksimal membantunya untuk menuntaskan persoalan covid-19 melalui kementerian yang dipimpinnya. Sehingga masalah pandemi Covid-19 bisa cepat selesai di Indonesia.
Misalnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang seharusnya membantu pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya covid-19, manfaat vaksin dan juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai PPKM sehingga bukan informasi dan pemahaman yang menyesatkan atau hoaks diterima masyarakat.
“Kementerian Kominfo bisa meminta semua media memberikan informasi dan pemahaman tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo,” ujarnya.
Direktur Rumah Politik Indonesia ini juga memaparkan, sosialisasi terkait Covid-19 bisa juga dengan memanfaatkan dana-dana yang selama ini dibuat program anggota DPR menjadi bantuan kepada masyarakat. Oleh karena itu Kominfo jangan malah sibuk mengurusi untuk mematikan tv analog yang direncanakan bulan Agustus akan datang.
“Pada masa pandemi begini rakyat butuh hiburan pak Menteri.
Biar jangan hanya Menkopolhukam saja yang bisa menonton sinetron Ikatan Cinta,” tegasnya.
Sebaiknya, sambung Fernando, Presiden Jokowi bisa mengganti Johnny G Plate dengan orang yang lebih mengerti dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Jokowi dapat mempertimbangkan sahabat lamanya ketika merintis mobil SMK yaitu Roy Suryo yang beberapa belakangan muncul sebagai pengamat telematika.
Diketahui Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas penanganan pandemi pada Jumat (16/7/2021). Dalam rapat itu, Presiden meminta anak buahnya agar serius dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satunya memikirkan matang-matang rencana memperpanjang PPKM Darurat.
“Ini hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan pemikiran yang jernih jangan sampai keliru,” kata Presiden lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu (17/7/2021).
Ada beberapa poin dalam rapat terbatas itu, di antaranya, aparat di lapangan agar tak bertindak kasar dalam melaksanakan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah-daerah. Hal ini berkaca pada sejumlah kejadian kekerasan yang dilakukan aparat kepada masyarakat saat penertiban.
“Hati-hati dalam menurunkan mobility indeks, mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko, saya minta kepada Polri, dan juga Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar. Tegas dan santun,” katanya.
Jokowi juga meminta agar penyekatan yang dilakukan selama PPKM Darurat dievaluasi. Jokowi mengaku selama ini masih melihat pergerakan manusia (mobility index) yang tinggi.
“Saya lihat malam juga pagi tadi, saya ke Pulo Gadung, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga rame banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif menurunkan kasus,” kata Jokowi.
Dalam rapat tersebut Presiden Jokowi juga meminta agar program vaksinasi Covid-19 dapat dikebut di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Ia mengatakan ketiga provinsi tersebut masih rendah tingkat vaksinasi. “Jawa Barat 12 persen, Jawa Tengah 14 persen, Banten 14 persen. Sehingga (bila dikebut), Jawa segera masuk ke herd immunity. Kita harapkan di Agustus akhir atau pertengahan September,” katanya.
Kepala Negara mengatakan provinsi dengan tingkat vaksinasi tertinggi masih ada di Bali yaitu 81 persen dan DKI Jakarta 72 persen. Ia optimistis pada Agustus kekebalan kelompok alias herd immunity bisa tercipta di sana. Untuk mencapai target ini, Jokowi kemudian memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera menghabiskan stok vaksin yang ada.
Jokowi mengatakan stok sisa yang ada saat ini, tak perlu lagi disimpan-simpan di daerah. “Artinya kirim langsung habiskan, kirim langsung habiskan. Karena kita ingin kita mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya,” kata Jokowi.
Presiden meminta Menteri Sosial Tri Rismaharani untuk tidak ragu mengeluarkan bantuan sosial atau bansos. “Saya minta Kepala Bulog (Budi Waseso) dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP,” katamya.
Ia juga meminta anak buahnya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat pada pekan ini. Bantuan tersebut ia harapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
(Red)
Komentar