TINTAJABAR.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Merespons hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi untuk menuntut kasus tersebut diusut tuntas.
“Buruh dalam hal ini KSPI mewakili buruh Indonesia pada hari Rabu 17 Februari 2021 jam 10-12 siang, kami akan melakukan aksi dengan sesuai protokol kesehatan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, dalam jumpa pers virtual, Senin (15/2/2021)
Dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan investasi oleh PT Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp20 triliun membuat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan berunjuk rasa pada Rabu, 17 Februari 2021. Aksi itu akan dilakukan di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Aksi itu akan dihadiri puluhan buruh di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan, selain itu buruh lainnya juga dapat menyaksikan aksi tersebut secara virtual yang disiarkan langsung di akun media sosial KSPI. Said Iqbal menyatakan aksi itu juga serempak dilakukan di kantor perwakilan daerah BPJS Ketenagakerjaan.
“Secara bersamaan, tanggal 17 Februari pada jam yang sama jam 10-12 akan dilakukan aksi serempak di seluruh provinsi di kantor-kantor kanwil BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan di daerah, seperti di Jabar, Banten, Serang, di Jawa Timur di Semarang, di Sumut Medan, di Sulawesi Selatan, Makassar. Kanwil BPJS Naker ada juga di Kalsel Banjarmasin, ada juga di Aceh, Kepulauan Riau di Batam. Sepuluh provinsi akan didatangi aksi buruh pada tanggal 17 Februari,” ungkapnya.
Apa saja yang jadi tuntutan mereka?
Ada 5 tuntutan yang akan disampaikan di depan kantor BPJS diantaranya:
1. Meminta Kejagung terus memeriksa dan mengangkat kasus indikasi dugaan korupsi Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan akibat kesalahan dana kelolaan sampai ke tingkat Pengadilan Tipikor. Jika ditemukan indikasi korupsi agar kasus tersebut diadili.
2. Meminta pihak terkait apakah Kejagung, KPK atau BPK, dan yang paling penting adalah DPR memanggil para Direksi untuk menggali keterangan-keterangan dari pada direksi dan 18 lembaga investasi yang menjadi pengelola dana BPJS Ketenagakerjaan dipanggil ulang. Said Iqbal juga meminta Direktur Keuangan yang saat ini menjadi direksi BPJS Kesehatan dipanggil.
3. Meminta pihak imigrasi dan Kejagung mencekal para direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak berpergian ke luar negeri.
4. Meminta para direksi dan Deputi Direktur Humas untuk menghentikan dulu propaganda atau retorika-retorika tentang dana BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai menyesatkan. Sebab yang dipersoalkan buruh indikasi dana korupsinya.
5. Terakhir, pada aksi 17 Februari mendatang, buruh juga meminta Kejaksaan Agung tidak menghentikan penyidikan perkara ini dengan alasan risiko bisnis dan harus dibuktikan dengan public hearing.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung)tengah menelusuri dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kejagung mengungkap adanya potensi kerugian Rp 20 triliun selama 3 tahun berturut-turut pada perusahaan pelat merah itu.
“Kita pastikan nih kerugian ini, apakah kerugian karena perbuatan seseorang sehingga ini masuk dalam kualifikasi pidana atau kerugian bisnis, tetapi kalau kerugian bisnis apakah analisanya ketika dalam investasi tersebut, selemah itu sehingga dalam 3 tahun bisa rugi sampai Rp 20 triliun sekian, sekalipun itu masih menurut dari keuangan masih potensi,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021).
Said Iqbal mengatakan, dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan bukan dana perusahaan tapi dana dari wali dan amanat pemiliknya yang mengiurkan para buruh dan pengusaha.
“Ingat, bukan hanya milik pemerintah, tapi juga pengusaha dan buruh,” katanya.
“Mereka semua harus bertanggung jawab dengan uang buruh. Aksi akan disertai protokol kesehatan super ketat. Ada puluhan orang yang di-rapid test, pakai masker dan juga jaga jarak,” ujarnya.
Ada aksi virtual juga
Selain demo langsung, Said Iqbal mengatakan juga akan menggelar aksi demo virtual. Para buruh akan menggunakan Twitter dengan tagar
#savedanaburuhdijamsostek
#lawankorupsidimanapun dan menjadikannya trending topic.
Aksi virtualnya puluhan ribu buruh anggota KSPI buruh Indonesia serikat-serikat lain akan ikut menonton aksi lapangan itu akan berkomentar, puluhan ribu, bahkan follow, share like bisa ratusan ribu,” katanya.
(TJc)
Komentar