TINTAJABAR.COM, SUBANG– Pemadanan atau Penyesuaian Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama sesuai Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Data Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) pada awal tahun 2021, berdampak pada 34.000 (Tiga puluh empat ribu) Keluarga Penerima Manfa’at (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) se-Kabupaten Subang terputus secara sepihak sehingga tidak dapat mencairkan lagi dana Bantuan sosial (Bansos)nya, periode pencairan Bulan Januari 2021.
Hal itu terbukti berdasarkan hasil informasi yang dihimpun Perak di lapangan, di Wilayah Pantura Subang, banyak KPM PKH/BPNT mengeluh karena dana Bansosnya zonk tidak mendapatkannya lagi.
Faktanya, ketika Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang biasa mereka gunakan untuk mencairkan Bansos setiap satu bulan sekali tersebut, nampak zonk alias nol rupiah saat digesek di Agen e-Warong/BRILink setempat.
Salah satunya seperti diketahui di Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, diungkapkan Kepala Desa Dukuh, Ade Godam saat dikonfirmasi Perak memaparkan, “Banyak ibu-ibu KPM PKH dan BPNT datang ke kantor desa, mengadu tidak update dan tidak dapat lagi Bansos PKH dan BPNT nya, maka kami minta nama-namanya agar dapat terupdate lagi, karena jika sampai Bulan Februari tahun ini nama-nama mereka tidak diupdate DTKSnya, kemungkinan kedepannya tidak bisa update dan tidak dapat Bansos dana PKH dan BPNT lagi,” paparnya, Selasa (26/01/21).
Harapannya lanjut Godam, “Ada 171 (Seratus tujuh puluh satu) KPM PKH dan BPNT di desa kami yang tidak update lagi Bansosnya. Kami berharap kepada pemerintah terkait agar warga kami yang layak tadinya terupdate sebagai KPM PKH dan BPNT bisa update lagi,” harapnya.
Staf Seksi Update Data pada Dinas Sosial (Dinsos) Subang, Yusuf menerangkan, “Saya perbaiki data keseluruhan KPM penerima bantuan sosial (PKH dan BPNT) yang NIKnya invalid atau tidak valid. Yang sekarang kami perbaiki sekitar kurang lebih 34 Ribu pak,” terangnya melalui Chating WhatsAppnya, Sabtu (30/01/21).
Lanjut Yusuf menjelaskan, “Perbaikan NIK dan nama sesuai KK KTP atau data BIP Dukcapil melalui Aplikasi SIKS-NG yang dipegang desa. Kalau NIK dan nama tersebut tidak terdaftar di data BIP atau data Dukcapil KPM tersebut, harus mengupdate datanya ke Dukcapil daerah dan minta untuk dikonsolidasikan ke Mendagri,” jelasnya.
Menyikapi permasalahan tersebut, mendengar informasi banyak KPM yang tidak paham atau mungkin dari Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga para Pendamping PKH tingkat desa kurang maksimal dalam mensosialisasikan hal dimaksud kepada para KMP.
Faktanya, sehingga Kepala Dinsos Subang, Drs. H. Deden Hendriana melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinsos Subang, Saepul Arifin mengimbau, “Kepala dinas sudah membuat surat tentang semua pihak terkait dengan Verval (Verifasi dan Validasi) data melalui aplikasi SIKS-NG. Proses pemadanan data agar dilakukan. Oleh karena itu, untuk para KPM.
Ketika menggesakan kartunya (KKS) dana bantuannya itu tidak masuk, segera memeriksa Adminduknya (Administrasi kependudukan), seperti NIK dan nama, cek di BIP dengan cara membawa KTP, KK juga KKSnya ke Operator SIKS-NG di kantor desa masing-masing atau difasilitasi oleh aparatur dusun/desa setempat, untuk di sesuaikan atau diupdate kembali datanya tersebut, untuk diperbaiki juga ke Disdukcapil agar dikonsolidasikan ke Mendagri,” paparnya mengimbau.
Sebelumnya, Kabid Saepul juga menyampaikan kepada Perak melalui Chating WhatsAppnya, Jum’at (29/01/21), “Di BPNT kisaran 25.000 (Dua puluh lima riubuan) lebih, untuk Bulan Januari 2021. Dinsos bersama Operator SIKS-NG masih terus running perbaikan data. Angka pastinya harus lihat data SIKS-NG,” ujarnya.
Pasalnya lanjut Saepul, alasan terjadinya pemutusan pencairan Bansos kepada puluhan ribu KPM tersebut, “Lagi proses pemadanan (penyesuaian) data kependudukannya. Bukan diputus,” singkatnya.
Sebelumnya, Hari Minggu, 17 Januari 2021, ketika dikonfirmasi melalui Chatting WhatsApp, Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Sosial Pangan (BSP) Dinas Sosial (Dinsos) Subang, Dwi menyatakan, “Betul pak, Bu Menteri sedang bersih-bersih data penerima. Data nama-nama KPM yang tidak mendapat bantuan lagi diawal tahun ini tidak ada pada kami, semuanya ada di Op (Operator) desa, ada di aplikasi SIKS-NG,” katanya.
(PN)
Komentar