TINTAJABAR.COM, TASIKMALAYA – Lembaga Kajian Anggaran (LKA) sudah tidak percaya dengan kegiatan yang di laksakan oleh Dinas Perhubungan terkait anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) Covid-19.
Yaitu yang peruntukannya Gerakan Nasi Bungkus (GNB) buat masyarakat terdampak covid-19 di 8 titik pos penyaluran Nasi Bungkus Kabupaten Tasikmalaya.
Doni Ridwan Ketua LKA mengatakan, Padahal kalau kita melihat dengan tugas dan fungsi dari pada ke-Dinasan, kami rasa Dishub seharusnya tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
“Ya, dikarenakan ada yang lebih kompeten terkait pengelolaan ataupun pengadaan kegiatan gerakan nasi bungkus yang besar anggarannya 1 Milyar.”Ucapnya saat dimintai keterangan tintajabar.com, Jum’at (18/6/2021).
Doni Ridwan menegaskan, kita cuma menuntut bahwa kita meminta data laporan hasil penyaluran kegiatan tersebut.
Namun demikian, Kepala Dinas Perhubungan menjawabnya, “Untuk saat ini kita tidak bisa memberikan data tersebut.”katanya.
Lanjut Doni, Tetapi kalau kami lihat secara UU KIP 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Bahwa kita mempunyai hak untuk mendapatkan data tersebut.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan mengakui banyak kekurangan untuk pelaksanaan itu dan Kepala Dinas Dishub Kabupaten Tasikmalaya menjawabnya, “Kami kapok menerima model kegiatan itu dan untuk selanjutnya gerakan LKA akan menindak lanjuti terkait persoalan gerakan Nasi Bungkus dengan kami akan memberikan datanya ke pihak yang berwajib atau APH.” Pungkasnya. (Rz/tintajabar.com)
Komentar