TINTAJABAR.COM, GARUT – Proyek pembangunan Jalan Kecamatan Pakenjeng. Tepatnya di jalan Pangendongan Cibogo dinilai asal jadi alias amburadul. Akibatnya, Proyek senilai 4 M menuai protes dari warga. Hal ini tentu disayangkan, karena mengganggu program pembangunan dan kondisi keuangan pemerintah.
Anggota DPRD Garut dari Fraksi Gerindra Tatang Sumirat sangat menyesalkan dengan proyek jalan sebesar Rp. 4 miliar tersebut yang baru juga selesai pembangunannya tapi saat ini kondisi jalan tersebut telah kembali rusak.
Penyesalan Tatang yang dusampaikan kepada media saat mengunjungi lokasi tersebut, sebelum meninjau lokasi, Tatang banyak masukan dan komplain dari banyak tokoh dan masyarakat disana yang mengeluhkan kondisi jalan yang belum lama dibangun pemerintah.
“Berawal dari laporan masyarakat, serelah nenerima pengaduan dari masyarakat saya langsung meninjau ke lokasi dan setelah melihat langsung kelokasi saya sangat menyesalkan jalan Pangendongan Cibogo Pakenjeng yang dibangun senilai Rp 4 Miliar, tapi saat ini kondisinya mulai kembali rusak. Padahal baru juga 5 bulan dibangun, katanya dibangun dengan kualitas hotmix, tapi kok seperti ini kondisinya,” kata Tatang Sumirat legislator DPRD Garut.
Tatangpun rencananya akan mekonfirmasi dan menanyakan langsung ke Dinas PUPR Garut perihal bagaimana mekanisme pekerjaan pemborong yang mengerjakan pekerjaan jalan itu.
“Bagaimana bisa kondisinya seperti itu? kan ada pengawas teknis dinas PUPR, disana juga ada penerima hasil pekerjaan, itu kan bisa dilihat dari struktur hasilnya dilapangan sesuai apa tidak? Kalau tidak sesuai kenapa harus diterima hasil pekerjaannya,” imbuhnya.
“Kalau pengawas teknis dan penerima hasil asal-asalan (asal menerima tanpa cek detil) sangat memungkinkan timbulnya kerugian keuangan negara, maka masyarakat wajib berpartisipasi untuk melihat dan terlibat langsung dilapangan bersama-sama pada saat pelaksaanaan dan pengerjaan. Kedepan, jangan percaya sepenuhnya sama pengawas dari PUPR maupun penerima hasil dari PUPR,” ujar legislator asal dapil III Garut.
Menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD, Tatang Sumirat pun meminta agar Inspektorat, BPKP atau BPK maupun aparat penegak hukum (APH) agar turut mengawasi dan mengawal program Bupati Garut yang sangat baik dalam kebijakan pembangunan. Agar kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam visi misi Bupati Garut berhasil, dan tidak dipakai ewuh pakewuh oleh para anak buahnya yang ada di tiap-tiap SKPD.
Tatang Sumirat pun meminta agar masyarakat nantinya dapat mengawasi dan mengawal pekerjaan lanjutan jalan Tegalgede-Cibogo dan lanjutan jalan Cibogo-Pangendongan
“Nanti silahkan masyarakat atau kita yang ikut terlibat membawa alat ukuran, bawa alat ketebalan pada saat pengerjaan, terutama pada pelaksanaan jalan lanjutan Tegalgede-Cibogo dan lanjutan Cibogo-Pangendongan,” terang Tatang Sumirat.
Atas hasil pelaksanaan pekerjaanbyang amburadul Tatang pun menyayangkan anggaran pemerintah yang dikeluarkan dianggap mubazir dan percuma.
“Sayang anggaran, jika kita warga pakenjeng tidak bersama-sama mengawal program yang baik untuk masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan hasil seperti Tegalgede-Cibogo Pakenjeng Garut,” pungkasnya. (Wak Puji/tintajabar.com)
Komentar