TINTAJABAR.COM, GARUT – Bertempat di ruang paripurna DPRD Garut, sebanyak 4 perwakilan dari Forum Guru Honorer Kab. Garut (FAGAR, FHK2, GTK35, FHG), Rabu, 2/6/21, melakukan audensi ke Komisi 1 DPRD GARUT.
Audensi tersebut diterima langsung oleh Subhan Fahmi Ketua Komisi, Dadang Sudrajat, Alit Suherman, sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri langsung oleh Sekda, Disdik, BKD, DPPKA dan Asda 1.
Ma’mol selaku Jubir dari DPP FAGAR menjelaskan bahwa Persoalan honorer sangat komplek, dimana gaji guru honorer sangat terbatas antara 100rb – 500rb, apalagi kalau yang di TK/PAUD lebih kecil lagi, awalnya kami bangga kepada Pemkab. Garut yang telah mengusulkan kuota P3K ke Menpan RB sebanyak 8081, tapi sekarang faktanya cuma 2% (196 orang). Ucapnya.
“Banyak anggota yang sudah ngelist namanya, sekitar 4400 guru yang ada dibawah telah siap untuk turun ke jalan, mereka menanyakan apa yang menjadi dasar Kab. Garut hanya mengusulkan 196 …? Kami tidak mau di PHP lagi, kami tidak mau dibohongin lagi, siapa sebenarnya yang melakukan kebohongan publik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah …? Ujarnya penuh kecewa.
“Untuk itu saya meminta keadilan bersama, kalau APBD tidak mampu, hayu untuk duduk bersama memecahkan masalah nasib guru honorer, kami tidak menuntut gaji yang besar, yang penting kami bisa merubah nasib dari status honorer menjadi P3K.”. Pungkasnya.
Lina dari Forum GTK+35 mengatakan, “kami merasa mati suri dengan kuota P3K yang hanya 196 orang, sementara dana untuk Covid-19 anggaran di gelontorkan sebanyak-banyaknya, tolong prioritaskan hak kami, regulasi P3K kami terima, tapi kenapa kuotanya sangat sedikit sekali, sementara Kab./Kota yang lainnya kuotanya diatas 1000 lebih.”. Ungkapnya.
“Banyak pejabat yang jadi koruptor di biarkan, sementara untuk bisa mengangkat guru honorer paling banyak se-Indonesia, hanya menelan dana 300 triliyun, daripada di koruptor oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, lebih baik diberikan kepada kepala para guru pahlawan tanpa jasa.”. Ucapnya penuh diplomasi.
Adeng Sukmana selaku Ketum DPP FAGAR Kab. Garut menyuarakan :
1. Adanya penambahan kuota untuk PPPK Kab. Garut karena kuota sekarang hanya 196 buat guru itu sangat naif dan sangat jauh dari harapan.
2. Untuk Teknis perekrutan PPPK, harus seperti tahun yang lalu, dilakukan test dulu setelah lulus baru ada formasi buat di tempatkan di sekolah sesuaikan dengan ijazah yang di ampu/linier. Ujarnya tegas.
Selanjutnya DPP FAGAR mengusulkan supaya semua guru honorer yang ada di dapodik supaya ikut tes dan yang memenuhi passing grade supaya terus di beri SK PPPK serta di gaji sesuai kemampuan daerah. Imbuhnya penuh harap.
“Kamipun mengusulkan selain kesejahteraan di sekolah negeri juga meminta kepada Pemda untuk memperhatikan nasib guru-guru yang ada di sekolah swasta”. Ujarnya tegas.
Sementara itu dari pihak legislatif dan eksekutif sangat merespon dengan baik atas aspirasi yang disampaikan oleh 4 jubir forum guru honorer tersebut.
Nurdinyana selaku Sekda Garut dengan penuh kesabaran mencoba menjawab dan menjelaskan semua tuntutan dan pernyataan dari para peserta aksi unjukrasa.
Pertama, untuk Penyelesaian kuota PPPK akan ditinjau ulang kembali oleh pemerintah daerah kabupaten Garut dengan memperhatikan program pemerintah pusat tentang pengangkatan 1 juta guru dari honorer. Ungkapnya.
“Untuk Tehnis pelaksanaan testing, sekda pada prinsipnya setuju dengan yang di usulkan oleh FAGAR, testing dulu baru penempatan formasi sekolah.”. Ungkapnya.
Sementara itu dari pihak Legislatif, Komisi 1 DPRD, yang dipimpin oleh Subhan Fahmi dan Dadang Sudrajat sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan dari para guru honorer, untuk itu kami mendesak kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan konsultasi dengan BKN , Kemenpan RB, Kemenkeu , untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan komprehensif terkait anggaran untuk penggajian PPPK di tahun 2021. Kami siap berangkat ke Jakarta bersama sama dengan FAGAR Garut dan organisasi lainnya sehingga jelas permasalahannya. Ucap Dadang Sudrajat penuh semangat.
Sedangkan untuk penyelesaian insentif di sekolah swasta, pemerintah daerah akan menghitung dulu tentang anggaran yang akan diberikan dan secepatnya akan dibahas dengan pihak dinas/instansi terkait.
Diakhir penjelasannya, Sekda siap dan bersedia untuk bersama-sama datang ke Menpan RB, BKN dan Menteri Keuangan bersama-sama dengan anggota DPRD dan perwakilan dari forum guru honorer yang ada di Kab. Garut. (AS/tintajabar.com)
Komentar