TINTAJABAR.COM, GARUT – Bertempat di Sekretariat DPP FAGAR GARUT, Selasa, 1/6/21, telah di gelar pertemuan tidak resmi antara pengurus DPP FAGAR dengan Dadang Sudrajat anggota DPRD GARUT dari Fraksi Demokrat dalam upaya sharring informasi seputar berkurangnya kuota P3K, yang awalnya di gemborkan 8081 orang menjadi 598 orang yang didalam kuota untuk guru honorer cuma 196 orang.
Dihadapan Para Pengurus DPP dan Ketua DPC FAGAR, Adeng Sukmana merasa prihatin dengan keputusan Pemkab. Garut yang mengusulkan kuota P3K cuma 196, padahal telah di sosialisasikan ke publik sebanyak 8000 lebih, kami ingin agar apa yang telah di sampaikan oleh Disdik Garut tentang kuota tersebut dipenuhi kalau tidak, jangan salahkan kami, jika anggota FAGAR sebanyak 5000 massa akan turun ke jalan untuk melakukan istigoshah Akbar di Gedung DPRD Garut. Ujarnya penuh semangat.
Sementara Dadang Sudrajat, yang juga pernah mengalami sebagai guru honorer selama 10 th di SMPN Bayongbong, mengakui merasakan hal yang sama, “Saya pribadi ikut prihatin dengan kuota yang sangat sedikit ini, pihak DPRD sangat mendukung jika kuota tersebut terpenuhi tapi karena keputusan akhir untuk peng-gajian dan tunjangan lainnya dibebankan kepada APBD Garut, rasanya berat sekali kalau harus 8000, yah minimal 3000 kuotanya untuk tahap pertama, karena kalau cuma 196 orang dan jika itu lulus semua, maka Kab. Garut dianggap sudah butuh lagi P3K, kasihan untuk yang lainnya. Ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Dadang Sudrajat yang telah berhasil menjabat sebagai anggota KPU Garut selama 2 Periode, mengatakan, “Semangat saya hadir kesini karena semangat honorer, alhamdulilah saya bisa jadi anggota DPRD GARUT selama 2 Periode berawal dari seorang guru honorer, untuk itu ada awal sudah bilang, jangan terjebak pada revisi UU, tapi bagaimana kita mendesak kepada pemerintah untuk membuka P3K, sejak 2015 sudah saya perjuangankan, baru diakomodir tahun 2019.”. Ucapnya.
“Pemerintah Pusat, sudah mencanangkan program 1 juta untuk guru P3K se-Indonesia, Garut mendapatkan kuota diatas 8000, tapi akhirnya sekarang menjadi 598 orang, itu semua kepada kepada anggaran, karena pusat tidak mau menanggung untuk pembiayaan, maka dikembalikan ke daerah, sedangkan APBD Garut terbatas. Jadi siapa sebenarnya yang melakukan pembohongan public …? Pemerintah Pusat atau Daerah …? Ujarnya penuh diplomasi.
Kami bersama Bupati sudah punya niat baik dan pernah menyurati ke menteri keuangan, tidak ada jawaban, kemudian ketika di komunikasikan ke BKN dan Menpan RB, untuk anggaran P3K, sudah dianggarkan lewat APBN.”. Imbuhnya.
Diakhir perbincangan Ketua Fraksi Partai Demokrat menyatakan, “Kita sudah berkomitmen yang serius antara DPRD GARUT dengan Bupati Garut, sekarang kuncinya ada di pemerintah pusat, mau tidak minimal untuk gajinya dari pusat, untuk tunjangan lainnya dari daerah, demikian pula untuk kuotanya minimal antara 2000 – 3000, kalau cuma 196, akan banyak para guru honorer yang sudah senior akan terkalah dalam testingnya, kalau memang pemerintah pusat peduli akan nasib para guru honorer, tolong di anggarkan bantuan hibah/sosial dan dana perimbangan untuk Kab. Garut lebih besar lagi sehingga Garut terbatas dari kategori daerah tertinggal di jawab barat.”.Ucapnya lagi.
Maka DPP FAGAR harus segera merapatkan barisan dan menguatkan koordinasi dengan sekda, BKD, Disdik dan DPRD. Kalau mau menyampaikan audensi/unjuk rasa harus yang pengambil kebijakan yaitu ke menteri keuangan dan Menpan RB, ini harus secepatnya datang ke Jakarta untuk bersilaturahmi kepada Menteri Keuangan bersama Sekda dan BKD, kalau perlu dengan Bupati Garut.”. (AS/tintajabar.com)
Komentar