TINTAJABAR.COM, GARUT – Dalam rangka menyamakan persepsi seputar kuota P3K dan bantuan insentif bagi guru honorer yang tergabung di Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kab. Garut menggelar rapat koordinasi dengan anggota Komisi 1 DPRD Garut, Sekda, Disdik, BKD dan DPPKAD.
Hadir mewakili anggota Komisi 1 Dadang Sudrajat dari Fraksi Demokrat, Nurdin Yana selaku Sekda, H. Erom dari Disdik, Didit dari BKD dan salahseorang perwakilan dari DPPKAD Garut.
Adeng Sukmana dalam sambutannya selaku Ketum DPP FAGAR mengucapkan terimakasih kepada para pengurus DPP, Para utusan dari DPC FAGAR se-Kab. Garut, wabil khusus kepada Dadang Sudrajat anggota DPRD Garut, Sekda, Disdik, BKD dan DPPKAD atas kehadirannya pada rapat koordinasi, yang di laksanakan pada hari Selasa, 21/12/21 di Aula BJB Garut, semoga dengan kehadirannya kesini segera terjawab dan tertuntaskan nasib dari para guru honorer yang telah mengadu nasibnya melalui test ASN P3K. Selamat bagi yang telah lulus dan menerima formasi dan mari berjuang terus bagi yang belum beruntung, kami dari DPP FAGAR akan terus berjuang sekuat tenaga supaya seluruh guru honorer yang ada di dapodik bisa lulus jadi ASN P3K, kalau perlu bagi yang sudah lulus passing grade agar segera di tempatka farmasinya, sehingga apa yang menjad keinginan para guru honorer dapat merubah status nya menjadi kenyataan, tidak terus di PHP. Ujarnya penuh semangat.
Sementara itu Ma’mul Alfaqih selaku Waketum DPP FAGAR, Sangat mengharapkan agar semua guru honorer yang sudah di dapodik dan telah ikut test ASN P3K walaupun belum mendapatkan nilai PG, agar diupayakan sebagaimana baiknya bisa di terima jadi ASN P3K, soal keuangan, kita bersama-sama untuk berjuang guna menyakinkan pemerintah pusat agar penggajian dari para guru P3K tersebut ditanggung oleh Pusat, jangan dibebankan kepada pemerintah daerah, darimana uangnya, untuk biasa pembangunan infrastruktur juga masih kekurangan, kemudian ditambah biaya untuk Guru P3K. Ucapnya.
“Kami ingin agar Pemda Garut segera membuat terobosan untuk dapat mempertemukan kami para anggota FAGAR, bersama unsur Forkopimda untuk menggelar rapat koordinasi antara anggota DPR RI Komisi X, XI dan II dengan Menpan RB, Mendikbud ristek serta Menteri Keuangan, biar jelas masalahnya ada dimana dan siap penanggungjawab untuk penggajiannya, pemerintah pusat atau daerah …? Ungkapnya penuh diplomasi.
Dadang Sudrajat selaku anggota Komisi 1 DPRD Garut menuturkan, saya secara pribadi dan fraksi demokrat dari awal terus mendukung dan memperjuangkan agar para guru honorer bisa merubah nasibnya jadi ASN P3K, jadi sudah tidak lagi namanya organisasi FAGAR, jadi untuk Kouta P3K solusinya tetap harus bertemu dan duduk bersama antara Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan dan Menpan RB, jangan sampai di daerah menjadi buah simalakama, satu sisi ingin masyarakat nya bisa merubah status dari honorer menjadi ASN P3K, tapi disisi lain beban biaya pengajiannya mau diolah darimana, APBD Garut sangat terbatas, maka perlu adanya Dana Transfer Umum khusus untuk membiaya pengajian guru ASN P3K. Imbuhnya penuh harap.
(Red/AS).
Komentar