oleh

H. Dede Salahudin, Mekanisme anggaran ada aturannya di DPRD, tidak bisa langsung

TINTAJABAR.COM GARUT – Disela-sela kesibukannya sebagai wakil rakyat dari Dapil 1, Anggota Fraksi FKS sangat rajin melakukan tugasnya sebagai anggota legislatif yaitu menggelar rakor dengan dinas instansi terkait serta selalu komunikatif dengan warga yang selalu menyapanya.

Seperti pada saat selesai rakor dengan dinas kesehatan, H. Dede Salahudin pada saat mau pulang, bertegur sapa dengan para guru honorer yang mau audensi dengan kondisi 1 dan 4 tapi ternyata yang datang cuma 1 orang yaitu Enan Wakil Ketua DPRD Garut dari Fraksi Gerinda.

Ketika diminta pendapatnya tentang nasib para guru honorer yang sedang mengadu nasib untuk dapat merubah status menjadi ASN P3K, dengan gaya nya yang khas, pria kelahiran dari Kec. Karangtengah menjelaskan, “Saya secara pribadi ikut prihatin bagi para guru honorer yang belum lulus/diterima sebagai ASN P3K, itulah yang namanya perjuangan, hidup harus kita jalani dan kita lalui namun harus tetap optimis bahwa suatu saat akan berhasil. Ungkapnya.

Seperti saya sendiri, berawal dari sebuah keyakinan dan penuh semangat serta percaya diri bisa berhasil dan lolos menjadi anggota DPRD Garut, makanya insya Allah saya akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif, insya Allah apa yang menjadi tuntutan dan keinginan dari para guru honorer akan saya perjuangan lewat fraksi PKS, tapi ini perlu komitmen bersama dari seluruh fraksi yang ada di DPRD, karena yang namanya menyangkut anggaran tidak bisa semaunya, sekarang aksi/audensi besok lalu di ketuk palu, ada mekanismenya, sangat wajar guru menuntut kenaikan insentif dan alhamdulilah sekarang sudah ada kenaikan walaupun sedikit, di nikmati saja, mudah-mudahan tahun depan bisa naik lebih besar lagi kalau bisa sesuai UMP.”. imbuhnya penuh bijaksana.

Tentang Kuota P3K, itu pun tergantung kepada pemerintah pusat, bagi daerah sebenarnya sangat setuju dan pasti mendukung agar para guru honorer di terima jadi ASN P3K dengan sebanyak-banyaknya sesuai DAPODIK, tapi karena untuk sementara biayanya di bebankan kepada Pemerintah Daerah, darimana pos nya …?, makanya perlu adanya loby-loby dari anggota DPRD kepada anggota DPR RI dari semua fraksi, agar bisa meyakinkan menteri keuangan, untuk dapat membiayai anggaran biaya pengajian ASN P3K, kalau pusat sudah siap dengan anggarannya, maka berapapun kuota yang ada, akan di ajukan oleh Pemda Garut supaya para guru honorer naik derajatnya dan penghasilannya dengan merubah statusnya jadi ASN P3K.”. Pungkas Ketua Dewan Pembina Sepak Bola Renaja Garut mengakhiri pembincangan.

(Red/AS)

banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250

Komentar