TINTAJABAR.COM, BANDUNG – Sejumlah instansi pelayanan publik siap melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Munara Sabilulungan 99, Jalan Al Fathu, Soreang Kabupaten Bandung.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung, Yudhi Haryanto mengaku, Mal Pelayanan Publik menjadi salah satu starting point terkait upaya Pemkab Bandung dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Keberadaannya akan memberikan kemudahan, karena masyarakat tidak perlu mendatangi berbagai tempat untuk mendapatkan beragam pelayanan publik,” aku Yudhi di Soreang.
Layanan di Mal Pelayanan Publik Munara Sabilulungan:
1. DPMPTSP Kabupaten Bandung (dengan 109 jenis layanan)
2. DPMPTSP Jabar (221 layanan)
3. BPOM (3 layanan)
4. Kemenag (1 layanan)
5. Pengadilan Agama Soreang Kelas II (2 layanan)
6. Kejari Kabupaten Bandung (1 layanan)
7. Ikatan Arsitek Indonesia (2 layanan)
8. PDAM (3 jenis layanan)
9. KPP Pratama Majalaya (2 layanan)
10. KPP Pratama Soreang (2 layanan)
11. Samsat P3DWil Kabupaten Bandung II Soreang (1 jenis layanan)
12. BJB (2 layanan)
13. BNN Kota Cimahi (3 jenis layanan)
14. Polresta Bandung (2 layanan)
15. Disdukcapil (29 layanan)
16. Disnaker (2 layanan)
17. BP2MI (5 layanan)
18. Dinkes (2 layanan)
19. Ikatan Notaris Indonesia (3 layanan)
20. Kantor Pertanahan (1 layanan)
21. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung (1 layanan)
22. Layanan Terpadu Satu Atap (1 jenis layanan)
Sejak 2019, Pemkab Bandung membangun Munara yang lantai dua dan tiganya untuk pelayanan publik. Yudhi katakan, Pemkab Bandung tidak hanya memberikan fasilitas gedung, tapi juga pengadaan listrik, mebeler, perangkat komputer, printer hingga internet.
“Semuanya kami fasilitasi, instansi yang bergabung nanti tinggal melakukan pelayanan saja,” jelasnya.
Uji Coba pada Bulan April
Melihat progresnya, kata Yudhi, interior lantai 2 sudah selesai dan dapat digunakan. Semua intansi yang sudah dipetakan, akan melakukan pelayanan yang akan diujicobakan April.
Lantai 2 nantinya untuk pelayanan Polresta, BNN, Kejari, BJB, Disdukcapil, Samsat, KPP Pratama, Kemenag dan instansi lainnya. “Sedangkan untuk pembangunan interior lantai 1 dan 3, lanskap serta lighting akan kami realisasikan di 2021, saat ini masih dalam proses tender penyedia jasa,” ungkap Yudhi.
Sementara terkait layanan keimigrasian, akan ditempatkan pada lantai tiga bersama layanan BPN, DPMPTSP dan LTSA. Sejauh ini, tambahnya, pelayanan keimigrasian di MPP pada umumnya hanya menerima pendaftaran dan berkas saja. Dengan kata lain, pelayanan tidak dapat selesai dalam satu hari.
“Kita inginnya di MPP prosesnya selesai di tempat. Pemohon cukup datang ke satu tempat, diwawancara, diambil sidik jari, foto dan selesai. Tapi untuk bisa berjalan demikian, kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar,” ungkapnya.
Pemkab berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi di Bandung. Keimigrasian merupakan salah satu pelayanan yang dipersiapkan serius, karena banyak pengusaha Kabupaten Bandung yang membutuhkan.
Pihaknya juga berkonsultasi dengan Kemenpan RB untuk membantu kelancaran prosesnya. “Ini kami lakukan, agar nanti pada saat Pak Menteri Tjahjo Kumolo meresmikan, pihak Kantor Imigrasi sudah bisa melaksanakan pelayanan di MPP. Peresmian itu sendiri, baru akan dilakukan setelah segala sesuatunya selesai,” pungkas Yudhi.
***
Komentar