TINTAJABAR.COM, TUBAN – Menteri Sosial, Tri Rismaharin marah besar saat blusukan ke penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban.
Hal ini lantaran adanya pengakuan warga setempat, Kastini (57) yang mengaku hanya menerima bantuan sosial dua bulan yaitu pada Juli dan Agustus.
Dalam kesempatannya, Risma yang didampingi Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky langsung mendatangi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari rumah ke rumah di daerah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban untuk mengecek jumlah dan kualitas bansos BPNT di lapangan.
Hasilnya, Risma menemukan bansos yang seharusnya diterima KPM tiga bulan, faktanya KPM hanya menerima dua bulan.
Ini baru dua bulan yang diberikan, yang satu bulan ke mana, mestinya dicairkan sekaligus,” ujar Risma, Minggu (25/7/2021).
Risma pun mengancam akan membongkar kasus ini. “Ini saya bongkar, kalau satu bulan penerima Rp 200 ribu per bulan, jika dikalikan 80 ribu KPM berapa itu, berapa bunganya, ke mana uangnya. Saya kira lembaga hukum tahu ini,” kata Risma.
Padahal Kemensos telah mengucurkan dana program sembako untuk tiga bulan yakni Juli, Agustus dan September yang masing-masing per bulannya senilai Rp 200 ribu dengan rincian Rp 165 ribu untuk 15 kg beras, Rp 26 ribu untuk telur dan Rp 9 ribu untuk tempe.
Risma yang didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Kepala Dinas Sosial Tuban Eko Julianto langsung mempertanyakan kemana uang program sembako yang satu bulan belum dibagikan kepada warga.
Saat itu juga, Eko langsung menjawab pertanyaan Risma. Ia mengatakan dana program sembako yang satu bulan belum dibagikan masih tersimpan di kartu keluarga sejahtera (KKS).
Hal ini, kata Eko, belum dibagikan kepada warga dengan alasan khawatir jika dicairkan semuanya, maka berasnya akan dijual, sedangkan telur dan tempe bisa rusak.
“Baru kali ini ditransfer tiga bulan, kami tahan untuk dua bulan dulu. Lalu pada Agustus kami dorong pencairan satu bulan untuk September, rencana begitu,” jawab Eko.
Selain itu, Risma juga melihat langsung komoditi bantuan yang diterima KPM berupa beras, telur, dan tahu tempe. Sontak hal itu membuat Risma langsung marah.
Pasalnya setelah dihitung-hitung, totalnya tidak sampai dua ratus ribu perbulan, hal itu hampir sama dengan temuan yang sempat diungkap dan dibongkar pendamping PKH pada tahun 2020 lalu.
“Pak bupati selesai dengan kepala dinasnya pak, saya gak terima loh pak, saya susah-susah loh pak betulin supaya mereka dapat,” tutur Risma kepada Bupati Tuban.
Risma juga meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar berani melaporkan apabila menemukan masalah seperti yang terjadi hari ini.
“Kalau kamu gak berani protes disini, kamu silakan lapor aku, masak dua ratus ribu cuma dapat itu,” pintanya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dihadapan wartawan mengatakan akan mengevaluasi temuan hari ini
“Insyallah akan saya tindak lanjuti, saya akan evaluasi pemerintahan saya, pasti,” ucapnya.
Salah satu awak media juga menanyakan apakah Bupati akan melakukan sidak di lapangan setelah ini. Bupati pun menyampaikan akan turun langsung ke desa-desa untuk melihat langsung.
“Ya harus dong, saya akan turun ke desa desa, temuan harus secara fisik saya harus melihat dengan mata saya sendiri,” tuturnya.
***
Komentar