oleh

DPP Fagar Gelar Rakor Bersama Eksekutif dan Legislatif

TINTAJABAR.COM, GARUT – Walaupun dalam suasana pandemi Covid-19, tidak ada istilah libur dalam memperjuangkan nasib guru honorer DPP FAGAR Garut bertempat di kantor Sekretariat DPP dan Perwakilan DPC FAGAR se-Kab. Garut melakukan rakor (Rapat Koordinasi) dengan Komisi 1 DPRD Garut, Sekda, Kepala BKD dan Kadisdik Garut pada hari Jumat, 6/8/21.

Rapat dibuka secara langsung oleh Subhan Fahmi selaku Ketua Komisi 1 yang di dampingi oleh Dadang Sudrajat, Deden Sopian dan Hasan.

Sementara dari pihak eksekutif di wakili oleh H. Nurdin Yana selaku Sekda Garut, H. Didit selaku Kepala BKD, H. Totong selaku Kadisdik Garut serta Ketua dan Sekertaris PGRI Kab. Garut.

Dalam rakor tersebut Adeng Sukmara selaku Ketum DPP FAGAR mengharapkan agar pihak Pemkab. Garut untuk tahun 2022 dapat mengajukan kuota P3K sebanyak 8.801, kami tidak mau terulang kembali seperti tahun 2020, dimana dalam pengajuan awal sebanyak 8.801 orang tapi faktanya untuk tahun 2020 formasi untuk guru honorer cuma 196 orang. Ujarnya tegas.

Selanjutnya Adeng juga meminta agar dalam penentuan kuota tersebut adanya kerjasama dan koordinasi antara pihak eksekutif, legislatif dan tentunya dengan DPP FAGAR sehingga formasi yang dibutuhkan benar-benar ada orangnya dan sekolah yang membutuh formasi tersebut. Imbuhnya penuh harap.

Sementara itu Ma’mol Alfaqih selaku Waketum DPP FAGAR meminta agar Pemkab. Garut juga memperhatikanasib guru honorer yang ada di sekolah swasta supaya mendapatkan insentif/hak yang sama karena ikut bersama-sama mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan, mereka juga sama manusia yang perlu mendapatkan perhatian karena telah berjasa membantu proses kegiatan belajar mengajar baik di sekolah negeri maupun swasta. Ucapnya.

Kita jangan kalah oleh Negara Timur Leste yang baru merdeka yang dulu merupakan bagian dari NKRI, tapi gaji guru honorernya ratusan juta pertahunnya. Sementara untuk honorer yang ada di Garut cuma dapat Rp. 200.000/ bulan atau 2,4 juta pertahunnya, untuk itu kami meminta agar pihak Pemkab. Garut, dimana waktu tahun 2013 telah membuat pernyataan di
atas materai yang siap menaikan insentif sebesar Rp. 300.000/bulan, sekarang sudah tahun 2021 masih diangka 200.000. pungkasnya.

H. Nurdin Yana selaku Sekda Garut, mengucapkan permohonan maaf pada tahun 2020 tidak sesuai apa yang di usulkan ke Menpan RB, namun itu semua karena situasinya yang tidak memungkinkan kalau penggajiannya dibebankan ke pemerintah daerah. Imbuhnya.

Untuk itu kedepan jangan sampai ada mis komunikasi lagi antara pemerintah pusat dengan daerah tentang anggaran buat P3K, secara pribadi dan kelembagaan kami sangat mendukung sekali agar tahun depan di ajukan kuotanya sesuai yang ada di Dapodik, namun perlu di ketahui bahwa DAU untuk Garut mengalami penurunan, dimana anggaran yang 1,6 T, yang digunakan untuk gaji 1,2 T, ditambah dengan kegiatan lain 1,4, sisanya harus di gunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ujarnya.

Untuk itu mari kita bersama-sama dengan pihak DPRD dan DPP FAGAR Untuk menanyakan langsung tentang formasi dan anggaran P3K tersebut ke kementerian keuangan, jadi jelas peruntukannya. Pungkasnya.

Sementara itu Ketua PGRI Garut dalam pemaparannya sangat mendukung apa yang menjadi tuntutan dari DPP FAGAR dapat di akomodir dan di perjuangkan oleh Pemkab. Garut supaya kuota yang ada di Dapodik sebanyak 8.801 untuk di ajukan ke Menpan RB. Imbuhnya penuh harap.

Kemudian jika telah lulus dan terima sebagai ASN P3K agar honorer guru SD yang sudah tersertifikasi tersebut untuk di tempatkan di SD, jangan karena harus ijazah linieur maka di tempatkannya di SMP, padahal di SD tersebut sangat kekurangan guru. Ujarnya. (AS/tintajabar.com)

banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250

Komentar