TINTAJABAR.COM, GARUT -Sebagai respon cepat dan tindak lanjut Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Nasional, pada Jumat (9/4/2021), bertempat di Pendopo Kabupaten Garut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Kepala BI Jawa Barat, Herawanto, secara resmi menyelenggarakan FEKDI Jawa Barat 2021.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Bupati Garut Rudy Gunawan, dan Kepala OJK Jawa Barat Indarto Budiwitono, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, serta secara virtual diikuti oleh Walikota/Bupati di wilayah Jawa Barat lainnya.
FEKDI Jawa Barat 2021 yang mengusung tema “Memperkuat Kolaborasi dan Sinergi Menuju Jabar Provinsi Digital” menjadi bagian integral dari rangkaian kegiatan Gernas Bangga Buatan Indonesia – Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BWI) April 2021 dan Karya Kreatif Jawa Barat – Pekan Kerajinan Jawa Barat (KKJ – PKJB) 2021, yang juga menjadi bagian penting dari strategi untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta untuk mendukung pencapaian visi Jawa Barat sebagai provinsi digital.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil menerangkan bahwa selama covid-19 melanda Indonesia ekonomi yang meningkat adalah ekonomi digital. “Bahkan pembayaran-pembayaran oleh pemerintah provinsi Jawa Barat mingkat 30% bukannya turun karena kehadiran digital.” kata gubernur Jabar.
Kang Emilpun menjelaskan agar tiap kabupaten kota harus membuat team. ” ini bukan omong-omong saja harus terstruktur kesemua kedinasan termasuk keuangannya melalui team percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.” Katanya.
Di Provinsi Jawa Barat Baru Sebagai langkah awal dalam penguatan kelembagaan ini, pada gelaran FEKDI Jawa Barat 2021 dideklarasikan pembentukan beberapa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Jawa Barat, yaitu (1) TP2DD Provinsi Jawa Barat, (2) Kabupatan Garut, (3) Kota Cirebon, (4) Kabupaten Cirebon, (5) Kota Banjar, (6) Kota Sukabumi, (7) Kabupaten Ciamis, (8) Kota Bogor, (9) Kabupaten Purwakarta, dan (10) Kabupaten Majalengka.
“Kita baru 10 yang berhasil mengeluarkan surat keputusan atau keputusan Bupati atau wali kota, mudah-mudahan dibulan berikut bisa menggenapkan 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat,” kata Kang Emil.
Di Jawa Barat berevolusi digital bukan habya urusan jual beli tetapi kepada kehidupan. “Ngasih makan Ikan, ngasih makan ayam, jualannya, berita, pendidikan, pengajian semua sedang bertransformasi menjadi digital budaya baru, tetapi yang terpenting adalah kita memaksimalkan keuangan dengan digital, kemana-mana tidak menggunakan uang cash, dengan Kris atau apapun itu dan karena jawa barat mengutamakan UKM dan UKM agar bangkit.” Ungkap Kang Emil.
Kepala BI Jawa Barat Herawanto menegaskan, bahwa kegiatan FEKDI Jabar 2021 merupakan inisiatif penting pemprov dan pemda di wilayah Jawa Barat bersama Bank Indonesia se-Jawa Barat yang juga didukung oleh pemangku kebijakan dan lembaga keuangan setempat sebagai wujud komitmen perluasan dan percepatan digitalisasi secara holistik dalam rangka menjalankan misi menuju “Jawa Barat Provinsi Digital”.
“Semangat ini juga tercermin dalam rekomendasi kami untuk kebijakan pemulihan ekonomi Jawa Barat, yaitu betapa pentingnya positive mindset disertai semangat sinergi, kolaborasi di antara kita semua, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk UMKM,” tegas Herawanto.
Lebih lanjut Herawanto menjelaskan, dalam konsep digitalisasi holistik, digitalisasi pembayaran merupakan salah satu entry point penting dalam mendorong ekosistem digital menjadi semakin luas dan terintegrasi, selain digitalisasi proses produksi, proses distribusi dan pembiayaan suatu usaha.
“Jika dikaitkan dengan upaya pemulihan ekonomi secara sinergis melalui pendekatan pentahelix, maka dibutuhkan penguatan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Keppres No.3 Tahun 2021,” jelas Herawanto.
Diketahui, percepatan dan perluasan digitalisasi melalui pembentukan TP2DD ini dimaksudkan untuk meningkatan efektivitas dan efesiensi layanan publik, sebagai upaya mendorong dan mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal. Mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan mendukung tata kelola serta transparansi yang semakin baik. Serta, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital dan mewujudkan keuangan yang inklusif, sebagai upaya meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
TP2DD akan memastikan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga digitalisasi tersebut dapat membentuk daya tahan dan daya saing yang tinggi bagi produsen di satu sisi serta kenyamanan dan keamanan bagi konsumen di sisi lainnya, untuk semakin mewujudkan masyarakat Jabar Juara yang berdaya saing tinggi,” tutup Herawanto. (Wak Puji/tintajabar.com)
Komentar