TINTAJABAR.COM, GARUT – Selama berdirinya Puskesmas Kecamatan Karangpawitan belum memiliki Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) untuk kepentingan persalinan bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Kepala Puskesmas Karangpawitan Hj. Sukmanah Laelasarip, S.Kep..Ners, usai mengikuti Reses Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Jumat (15/1/2021).
“Sebenarnya menolong persalinan di Puskesmas selama ini sudah berjalan, akan tetapi menggunakan bangunan untuk rawat inap, seharusnya rawat inap itu adalah untuk yang rawat penyakit,” ucapnya.
Menurut Kapus Karangpawitan, karena selama ini tidak ada untuk rawat persalinan maka terpaksa mengambil jalan keluarnya dengan menggunakan ruang yang ada yaitu ruang rawat inap.
“Kalau Puskesmas yang lain ada bangunan untuk persalinan khusus, karena bangunan persalinan tersebut itu banyak manfaat yang kita dapat salah satunya untuk pencegahan terjadinya infeksi. Oleh karena itu saya mengusulkan fasilitas tempat ruang persalinan kepada Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini Pak Yudha,” tuturnya.
Menurutnya, pak Yudha sudah bagus, tahu anggaran tinggal mendamping sampai sejauh mana karena ia juga tahu bahwa keadaan kita seperti ini.
“Saya sebetulnya mengawal Musrenbang sudah dari tahun 2020, akan tetapi tidak terealisasikan, karena katanya tidak ada di Musrenbang desa yang diusulkan,” ujarnya.
Selama ini pengakuan kapuskesmas karangpawitan menanyakan kepada para kepala desa apakah membutuhkan fasilitas bersalin untuk warganya? ” rata-rata mereka membutuhkan, akan tetapi pemikiran mereka (kades-red), kalau seandainya mengajukan untuk bangunan Puskesmas, dikira akan mengurangi dana anggaran desa,” kata Sukmanah.
“Kita hanya meminta dukungan saja agar diajukan bahwa ini benar-benar membutuhkan. Alhamdulillah pihak kecamatan mendukungnya,” ucapnya.
Pemikiran orang biasanya Musrenbang itu untuk pembangunan infrastuktur padahal bukan hanya sarana prasarana saja, tetapi SDM ini juga harus dibangun. Salah satunya mengadakan pelatihan kader yang tepat jangan asal-asalan dan berkordinasi dengan pihak kesehatan.
“Tapi alhamdulillah sekarang kita semua seluruh wilayah kerja terutama yang wilayah kerja Puskesmas Karangpawitan yang ada 10 desa yang kepala desanya semua sudah bergandeng tangan. Mudah-mudahan hanya Allah yang akan menentukan mungkin untuk ke depannya, dan mohon doanya buat semua saja, kalau memang ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, tahun depan atau tahun ini bisa dibangun,” harapnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan ketika diminta pendapatnya terkait usulan Kepala Puskesmas Karangpawitan. “Ketika puskesmas memiliki bangunan merupakan pelayanan terpadu yang disediakan dalam bentuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) untuk kepentingan persalinan, itu idealnya harus memiliki bangunan Untuk persalinan,” kata Yudha.
Pemerintah dalam programnya dalam menekan angka kematian ibu dan bayi didalam persalinan adalah sarana dan prasaran pendukung persalinan di Puskesmas. “Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan di fasilitasi dengan adanya ruangan Ponek,”ujar Yudha.
Yudha Puja Turnawan menjelaskan bahwa permasalahan yang diutarakan Kapuskesmas ini menjadi semacam kritik membangun, jangan sampai pemerintah daerah bilang tidak ada anggaran untuk bangunan Ponek, “untuk pembelian tanah untuk bangunan, itu hanya 11 persen, APBD kita 66,9 persen untuk kontek belanja operasi Pemda, yaitu belanja pegawai digabungkan dengan belanja barang jasa,” jelasnya.
“Jangan sampai belanja modal yang kepentingannya menyentuh langsung masyarakat hanya 11 persen. bahwa Puskesmas tidak memiliki bangunan untuk persalinan itu harus menjadi prioritas. Karena sering kali belanja di Dinas Kesehatan menunjukkan ketidakadilan,” tambah Yudha.
Seringkali sambung Yudha, berbelanja di program di Dinkes, kegiatan penunjang lebih besar dari pada kegiatan inti.
“Jadi, ketika anggaran itu habis untuk kepentingan aparatur, akhirnya kita tidak memiliki bangunan persalinan, padahal kesehatan adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan. Tentunya ini akan menjadi masukan kita, juga kritik konstruktif kepada pemerintah,” pungkas Yudha. (Frisca)
Komentar