Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Pj Bupati Bandung, Dedi Taufik berfoto bersama sesuai pelantikan Pj Bupati Bandung di Gedung Sate, Kota Bandung
TINTAJABAR.COM, BANDUNG – Beberapa hari yang lalu Dedi Taufik resmi dilantik menjadi Penjabat Bupati Bandung mengisi kekosongan karena pelantikan bupati terpilih baru akan dilakukan April 2021.
Namun pengangkatan Dedi Taufik tersebut di sorot oleh Ujang Fahpulwaton / Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik Ujang Fahpulwaton Center ( UF Center ) mengingat Dedi Taufik saat ini sudah memiliki beberapa jabatan selain sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar juga beberapa saat lalu diangkat jadi komisaris independen Bjb mewakili pemprov Jabar yang mana jabatan komisaris biasanya di wakili Sekda Jabar serta Dedi juga menduduki Jabatan Wakil Ketua Satgas Covid-19 sehingga hal ini terkesan sebagai upaya balas jasa saja Gubernur Jabar ( RK ) terhadap Dedi Taufik.
Ujang menilai pemberian jabatan kepada Dedi Taufik itu terkesan aji mumpung dan seakan tak ada lagi pejabat lain. Ujang pun mempertanyakan tentang apakah sudah tidak ada lagi pejabat setingkat eselon II yang lain di lingkungan Pemprov Jabar selain Dedi Taufik
“Kemarin Pak Dedi Taufik menjadi komisaris PT Bank BJB, sekarang menjadi penjabat Bupati Bandung. Apa tak ada yang lain sehingga semua jabatan harus diperankan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,” tegas Ujang.
Ujang mengatakan, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menyebut salah satu pertimbangan pengangkatan Dedi Taufik adalah untuk menjaga integritas ASN (Aparat Sipil Negara), membuat sumber daya manusia unggul dan berkaitan dengan mudik Lebaran.
Namun pernyataan Gubernur itu dipertanyakan oleh Ujang karena secara nyata membangun dan menjaga integritas ASN itu bukankah tugas seorang Sekretaris Daerah, apakah sudah berubah fungsi / Kewenangan Sekda sekarang sehingga tugas tersebut diserahkan Kepala Dinas Pariwisata sebagai Eselon II
Dan alasan Gubernur yang mengatakan bahwa Dedi Taufik pernah menjabat Penjabat Bupati Cirebon dinilai sebagai politik balas jasa.
“Ini yang tidak boleh terjadi, tidak profesional, dan tak rasional. Apa karena pernah menjabat penjabat bupati daerah lain, pejabat lain menjadi tertutup peluangnya sehingga semua jabatan harus dipegang Dedi Taufik?” kata Ujang.
***
Komentar