TINTAJABAR.COM, JAKARTA – Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD minta korban pinjol ilegal tak usah membayar utangnya.
“Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar,” kata Mahfud dikutip dari Republika.co.id, Rabu, 20 Oktober 2021.
Mahfud bahkan minta korban pinjol ilegal tidak usah membayar utangnya meski ditagih.
Jika korban pinjol ilegal menerima teror karena tidak membayar utangnya dapat lapor ke kantor polisi terdekat.
“Kalau tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor kepada kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Imbauan yang dilakukan pemerintah yang dihadiri OJK dan BI itu bertujuan untuk menghentikan penyelenggaraan pinjol ilegal.
Dia menegaskan penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal.
“Dengan ini maka kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah berizin dan sah gitu akan berkembang. Karena justru itu yang kita harapkan,” tuturnya.
Ia mengatakan para pelaku pinjol ilegal akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen.
“Kita tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUH Pidana, yaitu pemerasan. Lalu ada Pasal 335 KUH Pidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3,” tegas Mahfud.
***
Komentar