Memutus Lingkaran Setan Berpolitik
Oleh : Epi Hanafi
TINTAJABAR.COM, GARUT – Menjelang KTT Perubahan Iklim di Mesir tanggal 8 Nopember 2022 kemarin dan KTT G20 di Bali di bulan yang sama, telah viral di media sosial, protes dari para aktifis lingkungan terhadap kegagalan Proyek Food Estate (Lumbung Pangan). Bagaimanapun juga kampanye lingkungan ini telah menohok pemerintahan kita.
Proyek Food Estate ini adalah termasuk Proyek Strategis Nasional. Selain sebagai sumber pangan alternatif juga sebagai bahan untuk membuat Bio-etanol sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT) dari olahan singkong, pengganti energi fosil (batubara, minyak dan gas).
Berdasarkan penelitian para aktifis lingkungan seperti Greenpeace, Walhi dan lain-lain proyek ini dianggap gagal. Alih-alih berhasil mendapatkan energi alternatif, justru pembabatan hutan telah menghancurkan kehidupan rakyat yang selama ini menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan ini.
Kegagalan proyek ini sebagai bukti tidak dijalankannya prinsip-prinsip keandalan sebuah proyek yang layak : perencanaan yang teruji, feasibility yang optimal, pelaksanaan amdal yang benar, analisa kaekonomian yang detail dan kredibel.
Kalau kualitas proyeknya tidak kredibel seperti di atas, apakah ada motif lain yang menjadi tujuan yang sebenarnya dari proyek ini? Apakah hanya ingin mendapatkan dana proyek? Terlalu kecil jika berharap dari kompensasi hasil pembabatan hutan dengan memperoleh hasil dari penjualan kayunya ketimbang resiko yang jauh luarbiasa sebagai akibat kerusakan alam sekaligus penghilangan sumber kehidupan rakyat dari hasil hutan ini. Adakah aliran dana yang mengarah ke partai politik dari proyek ini? Apalagi setiap partai membutuhkan amunisi finansial yang tidak sedikit setiap menjelang perhelatan pemilu ini.
Ingatan kita masih segar kasus suap di Departemen Perikanan dan Kelautan yang melibatkan menteri sekaligus petinggi sebuah partai. Demikian pula korupsi dana bansos di Departemen Sosial, lagi-lagi melibatkan menteri yang sekaligus bendahara partai politik besar.
Sejak era reformasi sudah 12 menteri kabinet kita yang terjerat korupsi. Jumlah kasus yang tidak bisa dianggap kecil apalagi hingga melibatkan di pejabat tertinggi di kementerian. Belum termasuk para kepala daerah dan para anggota dewan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Apakah akan terus terjadi di negeri ini, setiap kader parpol yang menduduki kementerian sekaligus menjadikan posisinya sebagai donatur partainya? Apakah karena ‘basahnya’ jabatan kementerian bagi kepentingan partainya membuat posisi ini menjadi rebutan dan bagian dari negosiasi dalam setiap pembentukan koalisi menjelang pemilihan presiden? Demikian pula para bupati dan anggota legislatif akan selamanya memanfaatkan jabatannya untuk menutupi biaya politik yang mengantarkan mereka ke posisinya.
Akan dikemanakan nasib bangsa dan negara ini jika paradigma berpartai atau berpolitik adalah untuk berkuasa dan menghisap kekayaan negara demi kepentingan dan kejayaan partainya maupun kemapanan jabatan politiknya. Koalisi hanya dijadikan media bagi-bagi jatah kementerian bukan justru sebagai media pengabdian bagi kepentingan dan kemakmuran rakyatnya.
Sudah saatnya para politisi, khususnya elit partainya mereposisikan kembali perannya : berpartai sebagai pengabdian bagi kejayaan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan partainya. Paradigma ini harus menjadi visi dan misi dalam arti yang sebenarnya bagi setiap partai politik.
Tidak bisa dipungkiri bahwa berpolitik itu membutuhkan biaya. Tetapi kondisi perpolitikan kita justru dikondisikan berpolitik menjadi sesuatu yang mewah; berbiaya tinggi. Saat ini yang terjadi, suara atau dukungan politik diartikan sebagai uang. Tanpa uang tidak ada suara. Tidak ada dukungan. Budaya amplop atau ‘serangan fajar’ nyaris sudah menjadi budaya yang tidak terhindarkan dalam setiap pemilu. Mayoritas politisi nyaris tidak percaya diri jika berpolitik atau meraih dukungan politik tanpa persiapan finansial berlimpah.
Mereka pada akhirnya berkompromi dengan ‘kaum pemodal’. Negosiasi ‘kepentingan’ antara kedua belah pihak terjadi. Transaksi kepentingan inilah yang menjadi musuh kepentingan rakyat. Apakah anomali politik ini akan terus bergerak seperti ini? Apakah mungkin akan terjadi sebuah perubahan atas kondisi yang sangat ‘mengerikan’ dalam budaya politik kita ini?
Penulis sepakat salah satu ikhtiar untuk memutus lingkaran setan politik ini dengan diakomodirnya aspirasi sebagian para ahli dan praktisi politik bahwa para politisi dan partai politik harus dibiayai negara. Jika kesulitan biaya berpolitik ini sudah ditanggulangi negara, saya yakin paling tidak akan mengurangi ketergantungan para politisi dan partai politik kepada ‘kaum pemodal’.
Ikhtiar lainnya adalah melalui sistim perekrutan kader partai politik. Kandidat anggota dan pengurus partai diseleksi berdasarkan kualifikasi yang ketat dan professional. Tidak saja parameter atau kapasitas intelektual yang menjadi pertimbangan, tetapi yang paling penting adalah kualitas moralitas dan spiritualitasnya.
Ikhtiar besar lainnya adalah terjadinya perubahan sistem politik melalui perubahan perundang-undangan yang kondusif bagi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis.
Faktor lainnya yang paling penting dan sangat berpengaruh dalam upaya memutus lingkaran setan berpolitik ini adalah mulai dari sosok presiden, baik secara kualitas (kapasitas) pribadi maupun peran sebagai kepala negara nantinya.
Kenapa saya berharap mulai dari sosok presiden? Dalam sistim politik kita, presiden selain sebagai kepala eksekutif juga adalah salah satu pembuat undang-undang bersama DPR. Paling tidak dengan dua otoritas yang dimiikinya, kita berharap akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Presiden dengan otoritas yang dimilikinya memiliki kemampuan menjadi lokomotif perubahan.
Kenapa merasa optimis dengan sosok capres Anies? Terlepas kehadiran dan legitimasi formalnya adalah hasil dari sebuah proses politik yang penuh dengan manuver dan kompromi politik antar koalisi partai politik pendukungnya, saya yakin dengan kepribadiannya yang teruji serta kapasitas keilmuan dan pengalamannya di pemerintahan, Anies Rasyid Baswedan akan mampu membawa Republik ini menjadi negara yang adil dan makmur bagi bangsanya.
Garut, 15 November 2022
(AS/TJc)
Komentar