Mungkinkah Ormas (Parpol Islam) Bekerjasama (Berkoalisi)
Penulis oleh : Epi Zaenal Hanafi
TINTAJABAR.COM, GARUT – Benarkah para pemimpin ormas dan partai politik berbasis umat Islam susah bekerjasama (berkolaborasi)? Mereka tidak mau mengekor kepada yang lainnya. Lebih baik memimpin ketimbang dipimpin. Walaupun ada yang harus dikerjasamakan, jika bisa dihindari lebih baik dikerjakan sendiri. Apakah karena ingin dianggap ‘paling berperan’? Ataukah ada kepentingan lain di balik keengganan mereka bekerjasama dan berkoalisi?
Salah satunya peristiwa yang paling ‘anyar’, kita ambil contoh pada saat perhelatan menyambut G20. Terjadinya irisan kegiatan antara Yahya Staquf (NU) dengan Din Syamsuddin (Muhammadiyah). Pada bulan November 2022 ini PBNU menginisiasi diadakan juga R20 (pertemuan para pemimpin dan tokoh agama dunia, khususnya negara-negara G20). Momentum G20 telah memudahkan bagi Staquf meraih dukungan Pemerintah RI dalam penyelenggaraan R20 ini sehingga menjadi ‘gawe’ bersama PBNU dan Pemerintah. Bahkan rekomendasi pertemuan ini agar pada setiap pertemuan G20, pertemuan R20 menjadi bagian tidak terpisahkan dari G20.
Pada bulan yang sama dengan penyelenggaraan R20, dengan mengambil momentum Muktamar Muhammadiyah, Din Syamsuddin sebagai Ketua Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) menyelenggarakan World Peace Forum (WPF) ke-8 di Solo sebagai side event Muktamar yang diselenggarakan di kota yang sama.
Padahal ketika R20 telah menjadi bagian dari side event G20, secara otomatis R20 bukan lagi ‘gawe’ Yahya Staquf semata, telah menjadi tanggungjawab Pemerintah RI sekaligus. Artinya, R20 menjadi tanggungjawab Pemeritah dan komunitas beragama kita, termasuk ormas-ormas keagamaan lainnya. Jika kolaborasi antar ormas dalam R20 terwujud, acara WPF (Din Syamsuddin) bisa jadi dikondisikan (melebur) dalam R20.
Terlepas dengan berbagai alasan kedua tokoh ormas Islam ini, ironisnya kedua tokoh umat ini terkesan terjadi ‘persaingan’ dengan melakukan objek kegiatan yang sama dengan subjek (peserta) yang melibatkan para pemimpin atau tokoh agama dunia juga bahkan lembaga atau tokoh yang diundang nyaris sama. Makna ‘fastabiqul khairati’ dalam konteks penyelenggaraan event internasional ini telah kehilangan makna substansialnya. Mereka bergerak masing-masing seolah tidak saling mengenal. Mereka melupakan prinsip kerjasama karena memiliki tujuan yang sama.
Jika dalam pemikiran dan hati kedua tokoh ormas Islam ini sudah tertanam sikap kolaboratif tentunya R20 bisa dikonsolidasikan sebagai event bersama, paling tidak antara NU dan Muhammadiyah. Saya yakin gemanya akan semakin menglobal, tidak hanya diklaim sebagai ‘gawenya’ NU atau Muhammadiyah semata, tetapi merupakan karya besar umat Islam Indonesia.
Tidak adanya sikap saling berkolaborasi antar tokoh umat dan organisasinya ini tercermin pula diantara para politisi dan pimpinan partai politik kita, khususnya partai yang berbasis umat.
Menilik hasil Pemilu 2019 yang lalu, dengan total perolehan suara sebesar 27-28 %, parpol berbasis umat yang lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT), jika mereka bersatu (berkoalisi) mereka akan mampu mencalonkan capresnya. Mereka berdua bersama PDIP akan menjadi dua kekuatan politik yang melenggang dengan tiket capresnya.
Kenyataan pahit justru yang dihadapi umat Islam pendukung partai-partai ini. Dari pemilu ke pemilu mereka hanya menjadi ‘permainan’ para elit politiknya. Para politisinya bukan menggalang kekuatan untuk bersatu malah mereka tercerai berai ke berbagai koalisi.
Mereka lebih merasa nyaman berkoalisi dengan ‘pihak lain’ ketimbang sesama ‘saudara sendiri’ (sama-sama berbasis umat). Bersatu dalam blok kekuatan Islam tidak berarti anti kebangsaan apalagi dituduh anti toleran dan kini digembar gemborkan sebagai gerakan politik identitas.
Justru mereka hawatir partai berbasis umat ini bersatu. Secara kalkulasi politik parpol berbasis umat ini berpotensi menjadi pemenang di setiap pemilu. Mereka berupaya dengan berbagai cara agar kekuatan politik Islam ini terpecah.
Ironisnya, para politisi parpol berbasis umat ini lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan partainya ketimbang kepentingan umat dan bangsanya. Hingga saat ini koalisi umat tidak kunjung terjadi. Mereka saling berhitung berkoalisi bukan atas dasar untuk kepentingan dan kekuatan umat bersatu (suara 27-28%), tetapi dengan siapa agar partainya tetap ‘ikut berkuasa’. Sungguh berat jika targetnya untuk berkuasa karena partainya sendiri tidak kuat untuk menjadi ‘the ruling party’.
Jika umat ini tidak mampu melepaskan diri dari ‘penyakit mental’ tokoh-tokoh umat, pimpinan ormas Islam, politisi-politisi dan pimpinan parpolnya, maka keterpurukan umat ini tidak akan pernah berujung. Solusinya memang harus muncul generasi yang mampu memutus dan menghilangkan ‘penyakit mental’ ini.
Generasi pembaharu, pengusung sikap out of the box dari cengkraman para elit saat ini akan muncul jika mereka mulai menumbuhkan sikap-sikap positif sebagai berikut :
mau bekerjasama dan berbagi; jujur mengakui akan kelemahan diri dan mengakui (mengapresiasi) kehebatan pihak lain; berani lebih mengutamakan kepentingan umat dan bangsanya ketimbang kepentingan pribadi dan kelompoknya; membangun sikap pengertian dan berlaku adil atas dasar proporsionalitas dalam menempatkan isu minoritas dan mayoritas; mengakui bahwa pihak lain juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara; mengakui bahwa Republik ini dibangun atas dasar prinsip pluralitas bangsa; menjunjung tinggi sikap sportifitas dalam pergaulan bangsanya; menerima dengan jiwa besar atas kritik dan koreksi konstruktif; lebih mengedepankan kesamaan ketimbang perbedaan : menyikapi perbedaan madzhab dalam ormas atau perbedaan partai tidak membuat saling berjauhan, tetap mencari titik temu untuk saling bekerjasama dan saling bersilaturrahim.
Generasi pembaharu dengan bertabur sikap-sikap positif seperti di atas inilah yang akan mampu memutus dan menghilangkan ‘penyakit mental’ yang telah turun temurun hingga generasi saat ini. Generasi pembaharu inilah yang akan mewujudkan sikap kolaboratif antar kekuatan politik umat.
Apakah harapan lahirnya generasi pembaharu ini sekadar utopia (teoritis) semata? Penulis yakin lahirnya generasi pembaharu ini akan menjadi kenyataan. Paling tidak tanda-tandanya sudah mulai nampak dari sambutan bangsa ini di berbagai peloksok negeri terhadap kemunculan Anies sebagai pemimpin alternatif. Sosok pemimpin yang mengusung perubahan nasib bangsa ini dari keterpurukan dengan mengedepankan sikap kolaboratif antar berbagai kekuatan bangsa ini.
Garut, 27/11/2022
(AS/TJc)
Komentar