oleh

DPD Laskar Indonesia Pertanyakan Temuan BPK Perihal Belanja Ratusan Juta Tanpa Bukti di Garut

TINTAJABAR.COM, GARUT – Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran (TA) 2020, tak menjamin di Kabupaten Garut tak ada temuan bermasalah terkait anggaran negara yang dikelolanya.

Salah satunya di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut . Berdasarkan dokumen diterima DPD Laskar Indonesia Garut atas LHP LKPD Garut TA 2020 atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan, di Dinkes ditemukan adanya realisasi belanja sebesar Rp644.743.810 tidak didukung bukti pertanggungjawaban memadai.

Ketua DPD Laskar Indonesia Dudi Supriadi mengatakan dengan kasus di Dinkes Garut dengan tidak didukung kelengkapan dokumen sebagai persyaratan mendapatkan pembayaran yang sah. “Jadi disini terjadi pencatatan ganda, realisasi belanja di Buku Kas Umum melebihi kuitansi yang sah, dan adanya realisasi belanja yang kenyataannya tak dilaksanakan,” kata Dudi. Sabtu (4/9/2021).

Dudi pun menjelaskan bahwa Pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dan PPN Belanja Tidak Terduga (BTT) tak sesuai ketentuan. Ada kelebihan pembayaran sekaligus pemborosan keuangan daerah.

“Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya Rp192.870.599 untuk pembayaran 4.009 peserta yang tak ada NIK-nya, dan peserta yang ditangguhkan/sudah jadi peserta mandiri.” Ucap dudi

Ketua DPD Laskar Indonesia mengatakan adanya temuan lainnya, ada kekurangan volume pekerjaan senilai Rp255.323.494 dari empat paket pekerjaan dan denda keterlambatan senilai Rp345.344.691 atas penyelesaian pekerjaan yang mengalami keterlambatan.

“Berkenaan berbagai temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Garut menginstruksikan kepala dinas terkait meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, menginstruksikan PPK dan PPTK terkait meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan memproses kelebihan pembayaran volume pekerjaan sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.” Kata Dudi.

DPD Laskar Indonesia telah melayangkan surat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Perihal tersebut tapi hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari Dinkes Garut.

“Kami telah melayangkan surat audiensi ke dinas Kesehatan dengan nomer surat 1287/DPD/Laskar/VIII/2021, allhamdulillah belum ada jawaban,” pungkasnya. (Jie/tintajabar.com)

banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250 banner 300250

Komentar