TINTAJABAR.COM, GARUT – Acara santunan anak yatim dihari jadi APDESI ( Asosiasi pemerintah Desa seluruh Indonesia) ke 17 diberikan kepada 54 anak yatim di Kecamatan Bayongbong, yang setiap desa memberikan 3 perwakilan anak yatim dan dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Bayongbong, Ketua APDESI Jawa Barat bapak Dede Kusdinar dan dihadiri oleh Ketua APDESI Kabupaten Garut bapak Asep Basir dan selaku penyelengara Ketua DPK Apdesi Kec. Bayongbong bapak Kamaludin Ependi.
Kamaludin Ependi menyampaikan acara, santunan anak yatim akan menjadi agenda rutin tahunan kami dan akan terus memberikan santunan anak yatim di Kecamatan Bayongbong khususnya dan pada hari ini setiap desa di Kecamatan Bayongbong memberikan 3 orang perwakilan anak yatim, dimana sebanyak 54 orang anak yatim mendapatkan santunan untuk sumber dana sendiri, kami himpun secara swadaya kami para kepala desa dan juga perangkat desa tutur kamaludin ependi selaku Ketua APDESI Kec. Bayongbong dan juga pengagas acara santunan anak yatim.
Ketua Apdesi Jawa Barat bapak Dede Kusdinar menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih karena satu’satunya DPK APDESI di Jawa Barat yang bisa menyelengarakan hari lahirnya APDESI ke 17, sehingga, “saya sangat berterimakasih kepada APDESI Bayongbong,” tuturnya.
Ditambahkan dalam sambutanya Dede Kusdinar, “APDESI adalah organisasi profesi dimana didalamnya ada kepala desa dan perangkat desa, jangan ada anggapan APDESI itu hanya perkumpulan para kepala desa itu salah besar, tapi dengan perangkat desa didalamnya itu harap paham,” Jelasnya
Dede kusdinar juga menyampaikan kemarin hasil Silatnas (silahturahim nasional) dengan presiden ada dua kubu APDESI, sehingga ada pertanyaan besar didaerah Apdesi mana yang betul ????
Munculnya APDESI yang mengklaim pimpinan Pak Arifin mantan Ketua Apdesi Jawa Barat dan juga sekretaris jendral DPP masa jabatan 2005 – 2010, setelah tidak menjabat dan setelah tidak terpilih kembali beliau membawa data-data Menkumham dibawa beliau dan juga ada ketidak puasan dari beliau, sehingga kami di Jawa Barat mendorong bahwa Ketua DPP APDESI dari mulai DPP, DPD, DPC, DPK harus kepala desa yang aktif.
Karna selama kurun waktu 2005 – 2010 tidak ada pergerakan inovasi dari Apdesi karna dipimpin oleh para mantan-mantan kepala desa yang sudah purna bakti.
“Saya tekankan jangan organisasi dijadikan politik oleh pengurus dan jangan mendeklarasikan untuk pendukungan pilpres, pilkada, maupun tingkat kabupaten, ini harus di maklumi”, ujarnya
“Ini ada isu Silatnas Apdesi dipusat untuk pendukungan presiden 3 periode itu tidak benar, siapapun presidennya harus kita dukung tapi jangan ada deklarasi pendukungan jangan organisasi dijadikan ladang politik, kalau individu kepala desa silahkan itu sah-sah saja,” pungkas Dede Kusdinar ( ketua Apdesi Jawa Barat) .
(Gilang/TJc)
Komentar