TINTAJABAR.COM, GARUT – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Garut , Asep Nurjaman sangat prihatin akan Jasa Pelayanan BPJS selama 8 bulan lamanya kepada para tenaga kesehatan tidak kunjung dibayar. Padahal selama ini para tenaga kesehatan yang digadang paling depan dalam urusan penanganan Covid-19, akan tetapi mereka malah tidak dihargai akan jasanya.
Sudah hampir delapan bulan atau sejak Oktober 2021 hingga Mei 2022 belum menerima jasa pelayanan BPJS.
Keterlambatan ini alasan nya akibat ada aturan baru yang baru dikeluarkan bulan April 2022, padahal uang nya sudah cair dsri BPJS pada bulan februari 2022 .
Seharusnya management RSUD dr Slamet bisa bersikap tegas dan bijaksana dalam mengambil sebuah kebijakan yang mana uang sudah ada kenapa tidak dibayarkan, jangan hanya karena aturan baru hak hak para nakes tidak diberikan.
Asep juga geram nakes kebanyakan tkk dan honor, idealnya management RSUD seharusnya lebih perhatian kepada nakes jangan hanya para nakes dituntut kewajiban nya akan tetapi hak- haknya diberikan.
Asep juga menilai aturan baru tersebut juga sangat tidak adil yang mana antara nakes dengan dokter itu ibarat nya 1 berbanding 10 dalam jasa pelayaan bpjs . Nakes itu banyak ratusan sedangkan dokter itu kan puluhan.
Oleh karena itu, kami minta dprd dan bupati garut untuk segera memberikan sanksi tegas kepada management rsud dr slamaet serta memanggil kepala bpjs kesehatan untuk bertanggung jawab akan kejadiaan seperti ini.
Karena BPJS daRSUF dr slamet dua obyek yang harus bertanggung jawab kan kejadian ini serta wajib meminta maaf secra terbuka di media elektronik kepada seluruh nakes alan keterlambatan pemayaran jasa pelayanan ini, ungkap Asep .
(Kontributor:Roni)
Komentar