oleh

Deden Sopian, Tujuan DOB Mensejahterakan Rakyat, UU Dibuat untuk Ditaati Bukan Dilanggar

TINTAJABAR.COM, GARUT – Luar biasa amino dan respon masyarakat atas penetapan SKB Gubernur dengan DPRD JABAR untuk CDPOB Kab. Garut Utara, terus bermunculan dan penuh harapan agar pemerintah pusat segera membuka moratorium tentang pemekaran daerah karena ini sudah menjadi suatu kebutuhan dalam upaya untuk memudahkan pelayan yang prima bagi masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pemerataan pembangunan di daerahnya.

Salahsatunya di sampaikan oleh H. Deden Sopian, SE Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Garut. Melalui sambungan cellulernya, Deden menjelaskan bahwa “Pemekaran daerah otonomi baru masuk dalam RPJMD Provinsi Jabar termasuk CDOB Garut Utara dan Garut Utara.
Gubernur jabar sangat memahami bahwa CDOB akan membawa daerah kepada kemajuan, 12 CDOB jika di ACC akan bertambah dana masuk ke jabar minimal dari DAU saja 36 triliun.
Kabupaten-kabupaten induk telah bekerja untuk membantu pengadministrasian dan sekarang tinggal tugas Provinsi untuk lebih keras berjuang ke tingkat pusat paling tidak harus menjadi koordinator aksi dan loby-loby bersama dengan pihak CDOB bila diperlukan. Ungkapnya.

Selanjutnya di katakan Deden Sopian yang juga sebagai Dewan Penasehat di PM GATRA, “Pemekaran sesuai dengan UU. No. 23 th 2014 merupakan hak daerah jadi tidak salah Daerah mengajukan dengan syarat- syarat yang telah ditentukan memalui kajian kelayakan. Setelah memenuhi syarat dan di setujui oleh daerah induknya dan di setujui juga oleh Provinsi nya, maka seharusnya pemerintah pusat konsisten dengan melaksanakan perintah undang-undang yaitu menyetujuinya untuk menjadi Daerah percobaan selama 3 tahun.”. Ujarnya tegas.

“Hal ini perlu perhatian serius dari semua pihak agar pemerintah pusat bisa memberikan contoh yang baik kepada pemerintah di bawahnya bahwa undang-undang itu dibuat harus dilaksanakan bukan dilanggar dengan moratotium. Ini merupakan kebijakan yang melanggar undang-undang dengan dalih tentang pemahaman akan membebani anggaran yang besar itu salah besar, karena tujuan dari pemerintahan itu adalah mensejahterakan rakyatnya, kok untuk mensejahterakan pake kata membebani, emang nya daerah yang mau mekar itu ada di australia, kami ini rakyat garut masuk wilayah NKRI yang mempunyai hak yang sama ingin maju.”. Imbuhnya penuh diplomasi.

Lebih lanjut Pria kelahiran Kadungora yang telah sukses menjabat sebagai wakil rakyat selama 3 Periode menuturkan, “Mohon di pahami bahwa dana yang nanti nya mengalir ke CDOB bukan untuk di pake foya-foya tapi untuk melayani masyarakat agar sejahtera, dimana letak kerugian pemerintah pusat.
Justru dengan tidak menyetujuinya pemekaran yang sudah sesuai dengan UU, Pemerintah telah berbuat kedzoliman. Kalau setengah-setengah tujuan ingin mensejahterakan rakyat lebih baik cabut saja UU itu agar tidak membingungkan rakyat yang sadar hukum.”. Cetusnya.

“Masa Kabupaten Garut yang kecamatannya berjumlah 42 buah harus disamakan dengan yang 5 kecamatan.
Masa 42 Camat harus disamakan pengamanan tramtibmas nya dengan yang 5 Camat yaitu dengan 1 Polres. Jangan salahkan jika di Garut ada gerakan NII yang masive, ya itu karena luas wilayahnya yang tidak memungkinkan untuk terdeteksi.”. Ungkapnya.

Di akhir perbincangan, Deden Sopian mengatakan, “Demi kesejahteraan dan keamanan negara saat nya sekarang Pemerintah buka mata dan buka telinga, cobalah ACC kemauan rakyatnya untuk bisa maju dan sejahtera dalam pangkuan NKRI. Maju terus
pantang mundur.”. Pungkasnya.
(AS/Red)

banner 300250banner 300250banner 300250banner 300250

Komentar