oleh

Kementrian Agraria dan Tata Ruang Bentuk Satgas Mafia Tanah

TINTAJABAR.COM, JAKARTA – Tanah sengketa sering kali menjadi masalah yang amat meresahkan di masyarakat. Kepemilikan tanah yang tidak jelas secara hukum membuat siapapun bisa saja mengakui tanah yang bukan miliknya.

Persoalan ini dapat saja memecah belah hubungan sosial bahkan hubungan keluarga.

Di Indonesia pemberlakuan sertifikt tanah sebagai dasar hukum kepemilikan yang sah atas tanah sudah ada sejak lama, namun tak sedikit masyarakat yang masih abai bahkan mungkin tidak memahami akan manfaat dan tujuan hal tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengakui masalah terkait konflik dan sengketa lahan dengan mafia tanah masih banyak yang belum selesai.

“Saya sampaikan bahwa ini upaya besar kita memberikan kepastian hukum dalam bidang tanah, saya akui masih banyak kasus yang belum selesai, kenapa? karena kalau sudah sampai sengketa dan konflik mafia tanah itu lebih rumit, mungkin yang menjadi korban berpendapat kok tidak selesai,” kata Sofyan dalam konferensi Pers Mafia tanah melalui zoom meeting, Senin (18/10/2021).

Hal itu bisa terjadi, lantaran jika kasus sudah masuk ke pengadilan, apalagi kasusnya sudah lama bertahun-tahun dan kasusnya dibuka kembali, maka tidak mudah diselesaikan.

“Lebih rumit, karena sudah masuk lewat pengadilan. Kalau yang kasusnya bertahun-tahun dan sudah lama masa lalu dan kita buka dan kita perangin itu tidak mudah,” ujarnya.

Sofyan jalil menegaskan Pemerintah sangat serius dalam menangani kasus mafia tanah. Hal itu terbukti bahwa pihaknya berkolaborasi dengan aparat hukum baik itu Polri maupun kejaksaan dengan membentuk tim Satgas Mafia tanah.

Tentu, tujuan akhirnya ada kepastian hukum dalam bidang tanah. Sehingga investor yakin melakukan investasi di Indonesia, sehingga orang yang punya hak tidak khawatir bahwa tanahnya diserobot mafia dengan berbagai praktik-praktiknya.

“Saya mengingatkan kepada para mafia jangan coba-coba lagi, kalau di masa lalu kalian bisa melakukan secara leluasa sekarang tidak bisa lagi, kita akan monitor dan melakukan berbagai upaya, prinsip saya tidak boleh mafia menang,” tegasnya.

Menurutnya, jika mafia tanah menang maka akan semakin rumit ke depannya. Oleh karena itu, pihaknya berusaha bekerja sama dengan aparat penegak hukum, komisis yudisial, Mahkamah Agung.

“Kalau misalnya ada perhatian dari Mahkamah Agung, agar berbagai cara-cara praktik jahat yang dilakukan oleh para mafia tanah itu makin berkurang. Mudah-mudahan kalau kita serius terus memerangi akan hilang tapi perlu waktu,” pungkasnya. (Jie/tintajabar.com)

Komentar