Drama dari Duren Tiga Bisa Menjadi Momentum Reformasi Bagi Kepolisian RI
Penulis oleh : Jacob Ereste
TINTAJABAR.COM, BANTEN – Sepanjang bulan Agustus 2022 tampaknya tidak menyisakan celah yang kosong dari media massa di Indonesia, utamanya online yang berbasis Internet, semua penuh dengan berita tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, utamanya yang terkait dengan “Drama Dari Duren Tiga”. Lalu orang pun mulai banyak menyebut drama tersebut memberi banyak dampak bagi masyarakat. Meski diantaranya tetap saja ada yang mampu memetik hikmah dari pelajaran mahal itu.
Harapan banyak dari yang tengah merundung pihak Kopelisian ini bisa segera tuntas dengan terang benderang, apa sesungguhnya cerita yang ada dibalik berita besar ini, sehingga institusi Polri begitu berani dipertaruhkan begitu rupa oleh sebagian dari personilnya.
Padahal peran dan fungsi Kepolisian yang sangat mulia itu harus tetap dijaga, tak hanya oleh pihak Kepolisian sendiri, tapi juga harus dibantu oleh segenap warga masyarakat, minimal, agar Kepolisian tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan serta kejahatan yang justru berada pada wilayah kerjanya.
Sistem Kepolisian suatu negara tidak kecuali bagi Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan kontrol sosial yang dilakukan warga masyarakat karena itu, peran masyarakat dalam mengawal dan mengawasi kerja Kepolisian sangat besar dan tidak bisa disepelekan.
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mulia dan luhur itu adalah menjaga atau memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Baru kemudian menjaga tegaknya hukum. Hingga bertugas memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja peran dan fungsi Kepolisian RI ini diharap dapat dijaga dan terus diperbaiki, sehingga simpati masyarakat juga tetap terjaga.
Lha, kalau sepanjang bulan Agustus 2022 ini kegaduhan dari “Drama Dari Duren Tiga” jadi berlarut- larut memonopoli pemberitaan media massa cetak, audiotype maupun audio visual jelas telah membuat energi warga masyarakat habis terkuras, bahkan kejenuhan pun bisa jadi semakin memperparah image negatif bagi Kepolisian sendiri, hingga penilaian negatif bisa terus berkembang dan meluas seperti air bah yang tidak mampu untuk dikendalikan.
Kegaduhan yang dilantik oleh “Dram Dari Duren Tiga” Ini seperti menterir banyak pihak, mulai dari wacana agar Kapolri mundur dan memberi dukungan melakukan bersih-bersih di internal Polri sudah ada diungkapkan. Seperti gugatan yang dilontarkan Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia untuk Kompolnas, (BergeloraCom, 27/9/2022) patut dididik juga, katanya. Karena menurut dia, kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Yosua Hutabarat yang melibatkan Ketua Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, akan bagus juga dijadikan momentum Reformasi untuk Polri. Setidaknya, karena itu disejumlah Polsek, Polres dan Kapolda aktif mengungkap berbagai kasus, utamanya judi dan peredaran narkoba. Bahkan beragam aktivitas dan kegiatan yang cukup membuat simpati bagi warga masyarakat.
Jadi proses pengusutan kasus Polisi Menembak Polisi ini yang kemudian ternyata melibatkan banyak pihak ini, tak soal agak terlambat. Asalkan pada akhirnya semua bisa dikuak secara terang benderang. Namun toh, tetap mengesankan adanya-adanya gejala psikologis hierarkis, seperti kata Menko Polhukam, yang disebut ya psikologis politis dalam upaya membuka tabir “Drama Dari Duren Tiga” Ini. Usman Hamid mengakui. Untungnya ada pengawasan dari masyarakat sipil cukup kuat.
Irjen Ferdy Sambo memang sudah menjalani sidang kode etik, Kamis hingga Jum’at 25-26 Agustus 2022, dan hakim memutuskan pemberhentian
terhadap yang bersangkutan dengan tidak hormat.
Sementara Kompolnas sendiri cuma bisa mengungkap “Drama Dari Duren Tiga” ini terkait dengan bisnis judi online. (NKRI.Com, 28 Agustus 2022). Sementara itu dugaan sangat kuat terlibatnya dalam skema perancang judi online yang dipimpin oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dengan segenap jaringannya dam pihak lain.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa menilik kasus yang dibuat Ferdy Sambo sebagai kaisar perjudian di Indonesia memang nyata melibatkan sejumlah Jendral Polisi yang kuat banyak yang ikut terlibat. Sebelum itu, memang sudah ada tigapuluh lebih pejabat tinggi Polri yang mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran yang tidak terpuji menurut tara kerja di Kepolisian RI.
Sejak kasus “Drama Dari Duren Tiga” mencuat pada 8 Juli 2022 hingga hari ini– dipenghujung bukan Agustus — artinya bisa sebulan lebih drama tragika yang melukai hati kemanusiaan warga bangsa Indonesia dirundung sedih. Boleh jadi hikmahnya tidak sekedar tontonan dan pemberitaan semata, tapi perpanjangan dari episide berikutnya bisa menguak misteri dari kasus pembunuhan terhadap anggota FPI seperti yang dipertanyakan Menko Polhukam Machfud MD. Demikian juga dugaan terlibatnya pihak Kompolnas, patut diusut jika benar Polri ingin memanfaatkan momentum ini sebagai untuk reformasi diri.
Pendek kata, cerita tentang Polisi sepanjang bulan Agustus 2022 memenuhi semua media massa terlebih medsos yang kini tengah jadi primadona warga masyarakat. Karena mereka pun bisa ikut aktif memberikan tanggapan dan pendapatnya.
Lihat misalnya kecaman nitizen terhadap Seto Milyadi yang justru terkesan mengambil kesempatan ditengah kesempitan dengan mengusulkan agar Putri Charawathi yang sudah resmi menjadi tersangka itu agar ditahan dirumah saja. Sementara warga masyarakat sudah sangat geram dengan peranan yang dimainkan nya dalam kasus yang sangat tidak manusiawi ini.
Sungguh, “Drama Dari Duren Tiga” dapat menjadi momentum besar melakukan reformasi di tubuh Polri. Jika reformasi besar dapat dilakukan, segenap trauma dan kekecewaan warga masyarakat dapat dipastikan bisa terobati dan pulih. Hingga tugas Polri untuk melindungi, mengayomi dan melayani dapat sungguh-sungguh terwujud di negeri ini.
Banten, 28 Agustus 2022
(Frisca/TJc)
Komentar